Senin, 26 Agu 2019 15:06
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Terkait Pemecatan Siswa SMK N 1 Lotu, DPP AJH Laporkan Kadis Pendidikan Sumut ke Gubernur

Terkait Pemecatan Siswa SMK N 1 Lotu, DPP AJH Laporkan Kadis Pendidikan Sumut ke Gubernur

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Rabu, 14 Agu 2019 20:14
Istimewa
Dofu Gaho, Ketua Umum DPP Aliansi Jurnalis Hukum
Ketua Umum DPP Aliansi Jurnalis Hukum menolak kebijakan sekolah SMK Negeri 1 Lotu Nias Utara yang memecat siswa, dimana pemecatan Liverman Nazara (18) melanggar Permendikbud No. 82 tahun 2015.

Hari ini, Rabu (14/8/2019), DPP AJH resmi membuat surat Pengaduan ke Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Ketua DPRD Sumut terkait Pemecatan Liverman Nazara siswa SMK Negeri 1 Lotu Kab. Nias Utara, Rabu (14/8/2019), agar segera memanggil Kadis Pendidikan Sumut.

"Kepala Sekolah dan Kepala UPT Diknas Gunung Sitoli keterlaluan dan harus bertanggungjawab terkait dampak pemecatan bisa menimbulkan traumatik bagi siswa," tegas Ketum AJH, Dofu Gaho kepada wartawan Rabu (14/8/2019).

Dalam surat tersebut, DPP AJH meminta kepada Ketua DPRD Sumut untuk melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna mempertanyakan langsung pemecatan Liverman Nazara.


"Secara undang-undang tidak diperbolehkan mengeluarkan siswa dari sekolah. Semestinya pihak sekolah tetap mempertahankan sampai siswa lulus ujian," tegas Dofu.

Ketum DPP AJH mengutip pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang mengatakan sekolah tidak boleh mengeluarkan atau menghentikan pendidikan siswa yang melanggar hukum.

Ia mencontohkan, orang tua yang melihat anaknya melakukan perbuatan keliru tentu tidak mungkin orang tua langsung mengatakan si anak berhenti menjadi anaknya. Demikian juga lembaga pendidikan jangan mengambil sikap memberhentikan siswa dari sekolah, tetapi sebaliknya harus didik lebih jauh lagi," pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:AJHDofu GahoLotu
Berita Terkait
  • Senin, 05 Agu 2019 08:35

    Deklarasi Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Kota Medan

    Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Kota Medan akhirnya mendeklarasikan keberadaannya. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Camat Medan Timur, Minggu (4/8/2019). Turut hadir pada acara tersebu

  • Selasa, 11 Jun 2019 19:31

    AJH Geram, Direksi PTPN II Abaikan Rekomendasi DPRD Sumut

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) kecewa terhadap kinerja Direksi PT Perkebunan Nusantara II yang mengabaikan rekomendasi Komisi E DPRD Sumut terkait pembayaran Medali E

  • Jumat, 17 Mei 2019 13:57

    DPP AJH Menolak Gerakan Kedaulatan Rakyat Jelang Pengumuman 22 Mei 2019

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) menolak rencana pengerahan massa besar- besaran dengan istilah People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat jelang Pengumuman 22 Mei 201

  • Selasa, 07 Mei 2019 06:07

    AJH Minta Polisi Tangkap Otak Pelaku Pengeroyokan Frans Sarumaha di Pasar MMTC

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) melalui Rizatta Tripaldi, S.Pd Kadiv Buruh, Nelayan dan Pertanian memberikan apresiasi kepada petugas Polrestabes Medan atas penangkapa

  • Minggu, 13 Jan 2019 16:43

    Dofuzogamon Gaho Serahkan SK Kepada Ketua DPD AJH Sergei

    Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) Dofuzogamon Gaho menyerahkan SK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AJH Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei) kepada Bung Arman, Sabtu (12

  • Sabtu, 03 Nov 2018 20:43

    Dofu Gaho Ajak Masyarakat Nias Pilih Calon Anggota DPR RI yang Teruji dan Anti KKN

    Pembina DPP Laskar Pemuda Nias (LPN), Dofuzogamon Gaho mengapresiasi terkait rencana pelaksanaan Diskusi Publik dengan topik, "Siapakah Caleg Ono Niha yang berpeluang menuju DPR RI Periode 2019-2024."

  • Sabtu, 23 Des 2017 10:53

    Aliansi Jurnalis Hukum Buka Posko Pengaduan Pedagang Pasar Kota Medan

    Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP-AJH) melaksanakan sosialisasi pembukaan posko pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, persekusi atau penidasan hak rakyat.&

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak