Praktik ini banyak ditemukan di wilayah Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Sabtu (7/3/2026), titik terang mengenai asal-usul kabel non-PLN tersebut mulai terungkap. Sebuah gudang yang diduga menjadi pusat transmisi jaringan WiFi terlihat mencolok di pinggir Jalan Lintas Sumatera, tepat di depan area RAM.

Hasil penelusuran di lokasi menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Salah seorang warga yang mengaku sebagai pengelola usaha WiFi tersebut menyebutkan bahwa jaringan internet miliknya telah melayani sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di Desa Terang Bulan.

Para pelanggan hanya dikenakan biaya sekitar Rp150.000 per bulan, dengan akses internet yang dapat digunakan hingga lima perangkat seluler.

Tarif tersebut jauh lebih murah dibandingkan layanan resmi dari provider besar seperti IndiHome, sehingga menjadi daya tarik bagi sebagian warga.

Namun, pemasangan jaringan tersebut diduga dilakukan tanpa izin resmi. Kabel-kabel internet ditarik dan dikaitkan langsung pada tiang listrik milik PLN tanpa mengikuti standar keselamatan instalasi.

Manajer PLN Ranting Kota Batu sebelumnya telah menyampaikan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Meskipun petugas PLN kerap melakukan pemutusan kabel ilegal secara berkala, para pengusaha WiFi tersebut sering kali kembali memasang kabel baru setelah petugas meninggalkan lokasi.

Selain merusak estetika lingkungan, keberadaan kabel semrawut ini juga menimbulkan berbagai risiko teknis, di antaranya:

Melihat kondisi tersebut, masyarakat mulai mendesak adanya penertiban yang lebih tegas dan menyeluruh. Warga menilai pemotongan kabel saja tidak cukup memberikan efek jera.

Diperlukan langkah yang lebih tegas, mulai dari sanksi administratif hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Masyarakat berharap PLN bersama aparat terkait dapat segera mengambil tindakan agar infrastruktur kelistrikan tetap aman, tertib, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan publik.

Permasalahan ini sebenarnya bukan hal baru. Di satu sisi, warga membutuhkan akses internet yang murah dan terjangkau. Namun di sisi lain, penggunaan aset negara secara ilegal tetap harus ditertibkan.

Jika tidak segera ditangani secara serius, tiang listrik dikhawatirkan akan berubah menjadi “sarang laba-laba” kabel yang tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.