Pengusutan Kerusuhan Tanjung Balai Tidak Boleh Diskriminatif dan Terjebak Mayoritas-Minoritas
MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Utama News
Selasa, 02 Agu 2016 14:14
Kinerja Kepolisian, TNI, pemerintah, dan tokoh lintas agama dalam merespon dengan cepat kejadian kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai patut diapresiasi. Efek positifnya dalam mengendalikan masalah serta mengembalikan kekondusifan di Tanjung Balai langsung dapat dirasakan masyarakat luas di Sumatera Utara dengan tidak meluasnya bara konflik di daerah lain. Demikian juga dalam penanganan hukum yang terus mengalami gerak cepat. "Kita juga turut menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, TNI, pemerintah, dan tokoh masyarakat lintas agama yang bereaksi cepat dalam penanganan kerusuhan Tanjung Balai, sehingga dampak baik awal yang diharapkan dari persoalan ini dirasakan masyarakat luas," kata Ansor Harahap, Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumut, di Medan, (2/8).
Baca juga:
Pembauran Perlu Ditingkatkan
Namun, sekalipun demikian, Ansor berpendapat bahwa persoalan ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan stake holders, terlebih-lebih masyarakat itu sendiri. Banyak hal yang perlu dievaluasi dan dipantau secara berkelanjutan dalam hal menjaga kekondusifan. Selain menyangkut tugas dan tanggungjawab pemerintah, kepolisian, dan tokoh lintas agama yang perlu ditingkatkan, mendorong semakin mantapnya pembauran antar masyarakat lintas suku/ etnis, agama, bahkan lintas status sosial dalam kehidupan sehari-hari perlu menjadi perhatian serius bersama.
"Perlu diingat, bahwa terbangunnya sensitifitas yang tinggi dan dapat memicu konflik, salah satunya disebabkan pembauran masyarakat lintas etnis/suku dan agama itu hanya di ruang-ruang tertentu, sedangkan di ruang yang lebih luas masih terbatas dan kaku, bahkan di sebagian daerah, tidak hanya di Tanjung Balai, di Medan juga, hampir tidak ada pembauran sama sekali karena mereka hanya dipertemukan dalam interaksi kegiatan ekonomi saja, akibatnya begitu ada persoalan kerap menemui kebuntuan dan berakhir dengan ledakan sentimen yang menimbulkan keributan dan kerusuhan" katanya.
Untuk itu, lanjut Ansor, ke depan harus lahir dan dibangun kesadaran pentingnya berbaur di antara masyarakat lintas etnis/suku dan agama sehingga terbangun kebersamaan yang lebih baik sehingga secara psikologi dapat membentuk benteng pengendalian, pada akhirnya lebih memudahkan penyelesaian masalah.
"Lebih jauh lagi perlunya kesadaran pentingnya pembauran lintas status sosial, harus jujur diakui, bahwa mayoritas etnis China atau Tionghoa kan kaya atau setidaknya tingkat kemapanan menengah ke atas, namun tidak jarang juga kita menjumpai mereka yang enggan berbaur dengan masyarakat lingkungan sekitar, kesadaran ini harus dari semua pihak, dan ini tugas kita bersama, terlebih-lebih tugas pemerintah dan tokoh lintas agama, baik yang di lembaga maupun tidak, untuk terus mengkampanyekan gerakan berbaur dan peduli sesama" ungkapnya.
Penegakan Hukum Jangan Diskriminatif
Selain itu, kata Ansor, dalam penegakan hukum dalam penuntasan kerusuhan Tanjung Balai tidak boleh ada tindakan diskriminatif. Bahwa semua terlibat harus diusut alias dari pangkal hingga ujung harus dikejar. Tidak boleh berhenti pada mereka pelaku di lapangan, tetapi oknum dan pihak yang memicu juga harus diusut dan dihukum.
"Hal yang tidak kalah pentingnya adalah agar penegak hukum dan para pemerhati jangan terjebak atau terpola pada aspek mayoritas-minoritas yang berpotensi menyimpan bara dendam dan memicu kembali kericuhan di masa akan datang, artinya penegak hukum harus melihatnya dengan sejernih mungkin dan tidak boleh diskriminatif, termasuk api atau akarnya harus dapat," tandas Ansor.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
