Jumat, 24 Sep 2021 21:47
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Marjo Situmorang Berharap Terbitnya Perpres dan Perda Penggajian Guru Honorer

Marjo Situmorang Berharap Terbitnya Perpres dan Perda Penggajian Guru Honorer

Simalungun (utamanews.com)
Oleh: Bungaran Saragih
Kamis, 09 Mei 2019 08:49
Istimewa
Marjo Situmorang
Merasa kurang diperhatikan dari segi kesejahteraan hidup dalam berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru honorer (Pegawai tidak tetap- red), Marjo Situmorang, berharap terbitnya Peraturan Presiden (Pepres) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang penggajian seluruh tenaga honorer di Indonesia.

Menurut Marjo Situmorang, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Honor SMA/SMK Kota Pematangsiantar, dengan diterbitkannya Perpres tersebut juga berperan sebagai salah satu kebijakan untuk infrastruktur SDM yang dijanjikan dalam Visi Misi dari Presiden RI, Bapak Joko Widodo.

"Selama ini para honor se-Indonesia tidak pernah merasakan perhatian yang khusus dimana salah satunya honor (Gaji) para tenaga honorer tidak pernah dibayarkan setiap bulannya. Padahal kita ketahui seluruh honor se indonesia sama seperti para ASN di negeri ini yang membutuhkan kelangsungan hidup," ungkap dirinya kepada www.utamanews.com melalui seluler, Rabu (08/05/2019).


Dengan terbitnya Perpres tersebut, sambung Marjo, perlakuan dengan istilah 'anak haram' bagi PTT akan dapat terkesampingkan.

"Penggajian selalu pake istilah per triwulan atau sering jatuh pada bulan keempat dan kelima, oleh karena itu saya memohon kepada bapak Presiden agar menerbitkan Perpres tersebut sebagai payung hukum untuk pembayaran gaji PTT se Indonesia. Sehingga istilah 'anak haram' bagi PTT dapat terkesampingkan", pintanya.

Kemudian, ujar Marjo, dengan terbitnya Perpres, maka gaji PTT dapat dibayarkan setiap bulannya dan jika masih ada kepala daerah yang tidak melakukanya dapat diberikan sanksi.

Selain itu, agar kebutuhan tenaga Honorer (PTT) di lingkungan Pemerintah Daerah diatur melalui Undang Undang dan perekrutannya melalui testing (ujian) dengan pengawasan.

"Selain itu, kita juga meminta kepada Bapak Edy Rahmayadi, sebagai Gubernur Sumatera Utara, dapat menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pengaturan gaji PTT yang dapat dibayarkan setiap bulannya. Kita sangat berharap kepada para pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan," pungkas Marjo.
Editor: Budi

T#g:GuruHonorerPerdaPerpres
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Sep 2021 18:41

    Enam Fraksi DPRD Tebingtinggi Setuju Ranperda P-APBD TA 2021 Ditetapkan Jadi Perda

    Enam Fraksi di DPRD Tebingtinggi menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P -APBD) TA 2021 untuk disahkan dan ditetapkan

  • Jumat, 17 Sep 2021 22:17

    Beri Perlindungan dan Kepastian Hukum untuk PKL, Pengamat: Bobby Nasution Pro Rakyat Kecil

    Wali Kota Medan Bobby Nasution sangat peduli dengan para pedagang kaki lima (PKL). Sebagai bentuk kepeduliannya, menantu Presiden Joko Widodo telah mengajukan Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) te

  • Rabu, 15 Sep 2021 17:45

    Wali Kota Tebing Tinggi Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tentang PAPBD TA 2021

    Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran  2021 dalam Sidang Pari

  • Sabtu, 04 Sep 2021 15:04

    Dunia Pendidikan Di Tanjungbalai Siap Untuk PTM

    Pembelajaran Tatap Muka atau yang sering disebut dengan istilah PTM, kini kian hangat dibincangkan. Terkhusus dalam dunia Pendidikan yang saat ini sudah lama proses belajar mengajar dilaksanakan melal

  • Selasa, 31 Agu 2021 10:41

    Periksa Dana Pelatihan, Diklat dan Bimtek Dinas Pendidikan Paluta Tahun 2020

    Pelatihan, Diklat dan Bimtek kepala sekolah dan guru tahun 2020 yang digelar di hotel merupakan bagian dari upaya menghambur-hamburkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Paluta.Demikian disampaika

  • Kamis, 26 Agu 2021 18:26

    Walikota Akui Belum Semua Honorer Pemko Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur dan Walikota Binjai tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Binjai, Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M.AP, menghadir

  • Rabu, 11 Agu 2021 11:01

    Pemkab - DPRD Sergai Setujui Ranperda RPJMD 2021-2026, HET Gabah Menjadi Perda

    Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bersama DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sergai tahun 202

  • Senin, 09 Agu 2021 21:29

    Ranperda RPJMD Kota Medan 2021-2026 Disahkan

    Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 disahkan bersama oleh Pemko Medan dengan DPRD Kota Medan. Pengesahan Ranperd

  • Rabu, 28 Jul 2021 19:08

    Bobby Nasution Jelaskan Soal Lapangan Merdeka Dalam Sidang Paripurna DPRD Medan

    Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 2011-2031 telah mengubah rencana pemanfaatan ruang Lapangan Merdeka dari yang sebelumnya ditetapkan sebagai

  • Selasa, 27 Jul 2021 21:57

    Diduga Nota Dinas Abal-Abal, Seret Kacabdis Pendidikan Siantar ke Polres Simalungun

    Permainan iming-iming jabatan, masih saja terus menjadi peluang bagi yang memiliki kewenangan dalam memberikan jabatan. Praktek iming-iming jabatan tersebut baru saja memakan korban, seorang Guru SMK

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak