Ketua DPRD Prov. SU, Baskami Ginting menyampaikan bahwa audiensi kali ini diterima dan akan ditindaklanjuti di Komisi E.

Widar Aprianto, salah satu mahasiswa yang memperjuangkan haknya mengatakan, “Kejadian yang menimpa kami sangat merugikan. Ada sekitar 2.000an lebih jumlah mahasiswa yang dirugikan dan sekitar 1500an jumlah mahasiswa yang harus pindah."

"Kami harap bapak ketua DPRD Prov Sumut melakukan langkah yang lebih cepat dan tepat Karena kasus ini sudah 2 tahun berlarut-larut.”, harapnya.

Begitu pula dengan Roy Marsen Simarmata, Kuasa Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) yang menyampaikan perlunya langkah yang cepat.

"Melihat dari awal yang sudah 2 tahun, dan mengorbankan ribuan mahasiswa hanya untuk kehausan kekuasaan pihak Yayasan dan Kampus, dimana sampai hari ini, belum ada pihak kampus dan Yayasan yang menemui mahasiswa, walau sudah banyak kerugian materil dan moril, maka kami berharap Ketua DPRD Prov Sumut sebagai pimpinan DPRD agar segera melimpahkan kasus ini ke Komisi E, agar Komisi E segera mengumpulkan orang-orang yang penting dan punya andil dalam kasus ini karena ini menyangkut masa depan mahasiswa ITM.” ungkapnya.

Drs. Baskami Ginting dalam tanggapannya, mengatakan, “Saya menerima audiensi ini dan akan langsung saya berikan kepada Banmus (Badan Musyawarah DPRD) dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Komisi E."

"Nanti Komisi E yang akan memanggil siapa-siapa instansi yang perlu dan sama-sama kita di dalamnya.” ujar Ketua DPRD Prov Sumatera Utara.

Dualisme kepemimpinan yang terjadi di kampus Institut Teknologi Medan merugikan ribuan mahasiswa, dimana pada Oktober 2021, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nadiem Makarim mencabut ijin ITM dan mengakibatkan ribuan mahasiswa harus pindah kuliah. 

Walaupun demikian, pihak Yayasan maupun ITM tidak ada melakukan komunikasi yang baik dengan mahasiswa, yang akhirnya merugikan masa depan ribuan mahasiswa ITM.