Ratusan orang yang dibantai oleh tentara Myanmar seminggu terakhir mendapat perhatian serius berbagai pihak, dan menimbulkan reaksi di belahan dunia termasuk di Indonesia sendiri. Nitizen lewat berbagai media sosial menyuarakan terkait kejahatan kemanusian yang terjadi di Myanmar. 

Komentar-komentar kecaman menyangkut operasi milter yang dilakukan tentara Myanmar ramai di media sosial, bahkan tagar (tanda pagar) Usir Duta Besar Myanmar sudah bermunculan. 

Hal ini juga membuat Mhd Syahri Ramadhan Damanik SHI Ketua DPD KNPI Kota Tebing Tinggi menaruh perhatian yang serius. Dalam sebuah kesempatan ia mengatakan bahwa Pemerintah harus bersikap serius dalam menanggapi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara ASEAN tersebut. 

"Pemerintah Republik Indonesia harus mengambil langkah yang serius dan tegas terkait isu-isu pembantaian yang dilakukan Tentara Myanmar kepada komunitas Muslim Rohingya, sebagai negara yang besar di kawasan  ASEAN,  Indonesia seharusnya bisa berbuat nyata, bahkan bila perlu segera Usir Duta Besar Myanmar jika Pemerintah Myanmar tidak menghentikan Operasi Militernya di Wilayah Rohingya, dan Pemerintah Indonesia pasti mampu menjadi fasilitator untuk mewujudkan perdamaian di wilayah ASEAN", ungkap Syahri.

Ia juga menegaskan bahwa jika Pemerintah lambat bersikap serius ada kekhawatiran akan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia. "Jika Pemerintah Republik Indonesia tidak serius bertindak, kerukunan ummat beragama di Indonesia sedikit banyak akan berpengaruh, mengingat tidak sedikit provokator yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial mencoba melakukan adu domba untuk memunculkan konflik vertikal keagamaan di negeri ini, maka sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi Pemerintah harus bersikap tegas terhadap kejahatan kemanusian yang terjadi di Myanmar, Pembunuhan massal yang dilakukan terhadap komunitas muslim adalah konflik yang serius," tegas Syahri.

"KNPI Kota Tebing Tinggi atas nama Pemuda di Kota Tebing Tinggi mengutuk dan mengecam keras Kejahatan Kemanusian yang terjadi dibelahan dunia ini, khususnya di Rohingya Myanmar dan Palestina. Hak Azasi Manusia harus ditegakkan, Pemerintah Republik Indonesia harus berbuat dan bertindak nyata demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan ASEAN", tambah Syahri.

Anggota DPD RI Asal SUMUT Pinta DUBES Myanmar diusir

Sementara itu, Dedi Iskanda Batubara, S.Sos yang merupakan anggota DPD RI asal Sumatera Utara  juga mengecam kejahatan kemanusian yang terjadi di Myanmar. 

Hal ini seperti yang disampaikannya melalui akun yotubenya, dalam sebuah unggahan video dengan judul Save Rohingya Dedi Iskandar Barubara, dengan durasi hampir 5 menit, ia memberikan pernyataan terkait kejahatan yang terjadi di Myanmar. 

Video yang direkam dari Mekkah Arab Saudi tersebut diawali dengan pernyataan Dedi Iskandar S.Sos mengajak masyarakat untuk mengingat bahwa Kemerdekaan adalah hak segala Bangsa, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. 

"Peristiwa ini menyakitkan kita semua, menyakitkan bagi Muslim Seluruh dunia, Karenanya saya menghimbau kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang kongkrit, dalam upaya untuk menggeret Pemerintahan Myanmar ke Mahkamah Internasional sekaligus menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, Presiden atas nama Pemerintah dan rakyat  Republik Indonesia saya meminta untuk segera mengusir duta besar Myanmar untuk kembali ke negaranya, sebagai bagian protes besar kita atas apa yang mereka lakukan terhadap Muslim Rohingya", ungkap Dedi Iskandar dalam video tersebut.