Demikian disampaikan Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Paluta, Dewi Sartika Siregar kepada utamanews, Senin (06/04/2020).

Ketua JPKP memohon kepada Bupati atau Dinas PU Paluta untuk meninjau kembali hasil pekerjaan dari rekanan CV.OGM tersebut. "Dugaan kami kurangnya pengawasan dari Dinas terkait menyebabkan kualitas pekerjaan rambin ini perlu untuk dicek ulang. Hasil investigasi beberapa hari lalu, pengerjaan rambin itu diduga ada permainan pengawasnya dengan kontraktor, yang bisa menyebabkan kerugian negara," ujarnya.

"Pembangunan rambin tersebut menelan biaya hampir 1 miliyar rupiah, anggaran 2019 dari APBD kabupaten Padang Lawas Utara Sumut, namun perlu untuk dicek ulang, apa sudah sesuai pekerjaannya dan kualitas bahan- bahannya," pungkasnya.

Terpisah, warga setempat, Ginda Rambe mengatakan, "Coran segitiganya digali kurang lebih 1 meter. Pagarnya tak lurus, pengelasannya kurang bagus, catnya kurang merata dan acian segitiga di seberang sana kasar."

Sampai berita ini dikirim ke redaksi, belum diperoleh keterangan dari Dinas PU Paluta tentang pembangunan rambin tersebut.