Hal itu pun membuat para karyawan Perusahaan penyedia air bersih di Kota Binjai ini mempertanyakan kredibilitas dan kinerja manajemen perusahaan.

Muncul pertanyaan, kenapa gaji para karyawan dalam dua tahun terakhir ini kerap terlambat dibayar?! Ada apa dengan manajemen Perumda Tirta Sari?! Apa mungkin banyak para oknum di perusahaan berplat merah itu yang menyalahgunakan wewenang?! Padahal perusahaan plat merah itu tidak memiliki kompetitor. 

"Sudah jalan dua bulan ini gaji kami belum dibayarkan. Molornya pembayaran gaji ini bukan hanya sekali ini saja, tapi sudah berulang ulang dalam kurun waktu 2 tahun belakangan," ungkap beberapa orang karyawan Perumda Tirta Sari yang namanya minta dirahasiakan, Kamis (2/10) siang. 

Kekecewaan para karyawan pun makin bertambah setelah 3 orang karyawan Perumda Tirta Sari berangkat keluar kota dalam rangka Diklat. Ketiganya menurut mereka adalah Bendahara, Kasi Keuangan dan Kasubsi Peralatan. 

"Ada 3 orang yang berangkat keluar kota. 2 orang ke Denpasar dan 1 orang ke Bandung. Keberangkatan itu pasti pakai uang jalan dan akomodasi lainnya sampai puluhan juta. Seharusnya kalau pimpinan bijaksana, uang jalan puluhan juta itu bisa di alokasikan buat membayar puluhan gaji karyawan," ujar mereka. 

Walikota Binjai selaku pemegang saham di Perumda Tirta Sari, juga ikut disorot oleh para karyawan. Menurut mereka, Amir Hamzah selaku pemegang saham harus tegas dan segera mengambil tindakan agar keluhan para karyawan terkait keterlambatan pembayaran gaji tidak terjadi lagi. 

"Kami minta ketegasan Bapak Walikota. Kalau memang Direktur Perumda Tirta Sari tidak bisa bekerja, ganti saja. Apalagi kendala gaji ini sudah sering terjadi. Kami disini menuntut hak, sebab kewajiban kami sudah dilaksanakan. Ini juga menyangkut hajat orang banyak. Karena bukan hanya pada karyawan, anak anak kami juga perlu makan. Kalau hal ini terus terjadi, kinerja kami pun pasti menurun dan tidak optimal," beber salah seorang karyawan. 

Para karyawan pun meminta agar kinerja para pejabat di lingkungan Perumda Tirta Sari segera di evaluasi. "Kalau kinerjanya tidak maksimal, kami rasa pantas untuk di evaluasi. Bahkan kalau perlu diganti dengan karyawan yang sesuai dengan skill nya. Bukan karena pandai menjilat," tegas para karyawan dengan nada kesal. 

Karena kerap telat dalam membayarkan gaji, para karyawan pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar memeriksa manajemen perusahaan milik Pemerintah Daerah tersebut. 

"Sebelum di jabat oleh Bapak Ashari, Direktur kami tidak pernah telat membayarkan gaji. Bahkan ada gaji ke 14 dan hak hak kami juga di keluarkan tepat waktu. Untuk itu kami minta jajaran kepolisian atau Bapak Kapolri, maupun jajaran Kejagung, segera memeriksa manajemen perusahaan itu. 

Fungsi Dewan Pengawas juga ikut disorot oleh para karyawan. "Seharusnya Dewan Pengawas juga bijaksana. Jangan hanya diam melihat hal seperti ini. Sepatutnya ikut memperhatikan nasib kami juga. Karena memang Dewas punya kapasitas dan peka dengan kejadian ini," kata beberapa orang karyawan dengan kesal. 

"Bahkan Bapak Presiden juga sebelumya menghimbau kepada perusahan BUMD atau BUMN agar tidak telat membayar gaji para karyawannya," sambung mereka. 

Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima awak media, Sertifikat Manajemen Air Minum milik Direktur Perumda Tirta Sari periode 2024 - 2029, Ashari ST, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) diduga palsu. 

"Salah satu contoh untuk membuktikan keaslian sertifikat itu bisa dilihat dari barcode yang ada didalam sertifikat itu," ungkap beberapa orang warga Binjai. 

Diketahui, tidak hanya persoalan gaji yang kerap telat untuk dibayarkan, dana pensiun yang menjadi hak mantan karyawan Perumda Tirta Sari, hingga saat ini juga ikut disorot masyarakat. Sebab hingga saat ini, masih satu orang mantan karyawan yang menerima dana pensiun walau sudah bertahun tahun pensiun. Sementara masih ada sekitar 20 orang lagi yang belum menerima haknya.