Edis Galingging selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi Periode 2021-2022, menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak rentetan aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh elemen mahasiswa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik tingkat daerah maupun pusat. 

"Hal itu tentu diakibatkan banyaknya kebijakan serta isu nasional yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentu menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat sehingga berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia", ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (9/4).

Sebut saja, katanya, mahal dan langkanya minyak goreng yang sampai saat ini tidak menemukan solusi yang tepat, kenaikan PPN, mahal dan langkanya pupuk di beberapa daerah, naiknya harga LPG, naiknya harga bbm jenis pertamax per 1 April 2022, kenaikan harga pangan, isu tunda pemilu sampai isu usulan masa jabatan presiden 3 periode masih saja terus bergulir.

"Tentu, isu atau kebijakan di atas menjadi pusat perhatian masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa, terlepas ada yang mendukung atau pun tidak," tambahnya.

Menurut Edis, apa yang sedang terjadi saat ini menjadi bukti ketidakseriusan para pejabat. 

"Persoalan saat ini akan menguji ketegasan dan power pimpinan negara kita. Kita sangat berharap agar pemerintah agar tetap fokus menjalankan programnya, jangan sibuk memikirkan pemilu di 2024," tegasnya.

Lebih lanjut, Juwita Panjaitan, selaku Ketua Cabang GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Periode 2021-2023 menyampaikan, "Kami dari GMKI sangat mengecam segala kebijakan dari Pemerintah yang tidak pro kepada rakyat kecil. 

"Karena berdampak menyiksa dan menyengsarakan banyak masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah di tengah-tengah keterpurukan perekonomian rakyat di masa Pandemi Covid-19," ujarnya.

"Sangat dirasa tidak adil sekali pemerintah di tengah-tengah pendapatan rakyat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 sudah menaikkan harga yang mematikan bagi banyak masyarakat dan kami pastikan bahwa GMKI Pematangsiantar-Simalungun akan terus mengkawal segala kebijakan yang tidak pro rakyat", tegasnya.

Berdasarkan hal itu, PMKRI dan GMKI menyatakan sikap, yakni:

1. Mendorong pemerintah agar segera mungkin menstabilkan harga pangan.

2. Meminta Bapak Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

3. Meminta pemerintah untuk fokus terhadap program-programnya.

4. Mendorong pemerintah pusat agar menurunkan harga pangan, BBM, LPG, dan PPN

6. Meminta Bapak Presiden untuk tegas mencari siapa dalang dibalik mahal dan langkanya minyak goreng.

7. Meminta pemerintah agar komit memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang makin marak terjadi di negeri ini.

8. Meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi para menteri.