Senin, 19 Apr 2021 10:16

GMKI Minta Gubsu Dan Kapoldasu Hajar Mafia Tanah Di Sumut

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Minggu, 28 Feb 2021 09:18
Istimewa
Sesuai dengan Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, Sumatera Utara menjadi provinsi tertinggi ketiga penyumbang kasus konflik agraria sepanjang 2020 setelah Provinsi Riau dan Jambi. Kasus konflik agraria didominasi PT. Perkebunan Nusantara (Persero) dan perkebunan swasta berbenturan dengan masyarakat lokal/adat. Jumlah kasus sebanyak 19 kasus dengan luas terdampak 23.969 hektar. (Kompas, Rabu 6 Januari 2021).

Kembali mencuatnya konflik agraria antara Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang dengan pihak pengembang terkait lahan eks HGU PTPN II merupakan cerminan lambannya penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara.

Koordinator Wilayah I GMKI Sumut-Aceh, Hendra Manurung, dalam keterangan tertulisnya meminta Gubernur Edi Rahmayadi dan Kapolda Sumut untuk turun tangan menyelesaikan konflik tersebut.


"Sebagaimana perintah Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Rabu 11 Maret 2020, Gubernur Edi Rahmayadi diperintahkan untuk mendistribusikan lahan eks PTPN II. Lahan yang telah memperoleh izin penghapusbukuan diminta oleh Jokowi agar direstribusikan (didistribusikan kembali kepada masyarakat). Namun realisasinya belum maksimal, sehingga menjadi celah bagi mafia-mafia tanah untuk bermain", tegas Hendra, Minggu (28/2).

Sebagai contoh, lanjut Hendra, saat ini 300 KK di Desa Durin Tonggal Kabupaten Deli Serdang mengalami kriminalisasi. Sejak 1998 setelah habisnya HGU masyarakat telah mengusahakan lahan seluas 102 hektar lahan eks PTPN II.

"Informasi yang saya peroleh dari pengurus Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon, saat ini terjadi intimidasi kepada masyarakat. Pengerusakan terhadap tanaman yang diusahakan di atas lahan dengan menggunakan alat berat dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga adalah mafia tanah yang ingin menguasai lahan tersebut, bahkan terjadi penculikan terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan tanahnya," lanjut Hendra.


Presiden Jokowi dalam keterangannya berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Hal ini disambut Jenderal Listyo Sigit diawal kepemimpinannya sebagai Kapolri. 

"Oleh karena itu, saya mendesak Gubsu untuk turun tangan meredistribusi lahan tersebut kepada masyarakat yang secara faktual telah lama mengusahakan lahan tersebut untuk kelangsungan hidup. Begitu juga dengan Kapolda Sumatera Utara, saya mintakan untuk bisa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari gangguan dan intimidasi dari mafia-mafia tanah, seturut dengan komitmen yang telah disampaikan Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menghajar mafia-mafia tanah, terkhusus di Sumut ini", tutup Hendra.
Editor: Budi

T#g:Hendra Manurungmafia tanah
Berita Terkait
  • Senin, 29 Mar 2021 17:29

    Kapolri Harus Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Anti Teror

    Korwil I PP GMKI Sumatera Utara-Aceh Hendra Leonardo Manurung, S.Agr., mengecam tindakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. "Tindakan ini sangatlah biadab. Bersamaan dengan ini saya ucap

  • Kamis, 25 Feb 2021 13:25

    KPK Dukung Polri Bongkar Mafia Tanah di Indonesia

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di Indonesia."KPK tentu sangat memberikan dukungan untuk penyelesaian masalah pertanahan," kata Ketua KP

  • Kamis, 28 Jan 2021 17:08

    GMKI Sumut-Aceh Ajak Seluruh Pihak Mendukung Kinerja Rektor Baru USU

    Pelantikan Rektor Universitas Sumatera Utara (Rektor USU) periode 2021-2026 Muriyanto Amin, dilaksanakan di Gedung Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis 28 Januari 2021.Dukungan terh

  • Sabtu, 15 Feb 2020 12:15

    Menduga berpotensi korupsi sebesar Rp26 triliun, 6 Warga Sumut adukan Gubernur ke KPK

    PTPN 2 tidak berhak jual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP).

  • Selasa, 19 Jun 2018 19:19

    Dir Ops: 106 Hektare Lahan Eks HGU PTPN 2 Helvetia Belum Dicoret dari Daftar Aktiva Perusahaan

    106 hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 di Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diyakini belum dicoret dari daftar aktiva perusahaan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak