Pada Rabu, 17 September 2025, para jurnalis dan anggota LSM langsung mendatangi kantor kepala sekolah, Anna Frisca Tambunan, untuk melakukan klarifikasi. Pertemuan tersebut dimulai dengan perkenalan dan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan dana BOS yang dianggarkan untuk SMP VII Tarutung. Namun, yang membuat situasi semakin mencurigakan adalah adanya pengumuman di ruang kerja kepala sekolah yang memajang Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS untuk beberapa tahun anggaran.

Salah satu anggota LSM yang hadir saat itu dengan sigap mengambil dokumentasi dari informasi yang terpampang di dinding tersebut. Rekapitulasi tersebut menunjukkan alokasi dana untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang tercatat sebesar 34 juta rupiah untuk tahun anggaran 2025.

Namun, ketika media dan LSM menanyakan lebih lanjut mengenai jenis pengembangan sarana dan prasarana yang dimaksud, jawaban kepala sekolah mengejutkan. Anna Frisca Tambunan menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun podium, tempat sampah, dan beberapa tempat sampah di tiap-tiap kelas. Pernyataan tersebut jelas menimbulkan tanda tanya besar.

“Apakah hanya itu yang dibutuhkan dengan anggaran sebesar 34 juta?” tanya salah satu awak media. Meskipun kepala sekolah mengungkapkan hal tersebut dengan percaya diri, tetap saja pertanyaan itu mengundang kecurigaan lebih lanjut dari para jurnalis dan LSM.

Setelah mendalami informasi lebih lanjut, tim media dan LSM memutuskan untuk mengecek langsung kondisi fisik sekolah. Ternyata, mereka menemukan beberapa kejanggalan yang sangat mencolok. Cat dinding bangunan sekolah tampak kusam, sementara beberapa ruang kelas tidak dilengkapi dengan pintu. Selain itu, lantai yang pecah berpotensi membahayakan siswa, menambah daftar panjang masalah infrastruktur di sekolah tersebut.

Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, kondisi kamar mandi sekolah juga sangat memprihatinkan. Kebersihan yang buruk dan fasilitas yang tidak memadai sangat terlihat jelas, padahal dana BOS yang besar seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ini.

Temuan ini pun semakin mempertegas kecurigaan tentang pengelolaan dana BOS yang tidak transparan di SMP VII Tarutung. "Bagaimana bisa dana sebesar itu hanya digunakan untuk hal-hal kecil seperti tempat sampah dan podium, sementara fasilitas sekolah yang lebih mendasar justru dibiarkan dalam kondisi rusak?" ujar salah satu anggota LSM yang ikut dalam pemeriksaan.

Publik pun mulai bertanya-tanya tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah ini. Kondisi yang sangat tidak layak ini jelas mencoreng citra sistem pendidikan di daerah tersebut.

Melalui pesan WhatsApp, UTAMA NEWS mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit, untuk meminta klarifikasi mengenai masalah ini. Namun, sayangnya pesan yang dikirimkan kepada beliau tidak mendapat tanggapan yang memadai, bahkan foto-foto kondisi sekolah yang dilampirkan juga tidak mendapatkan respons yang signifikan.

Hal ini menambah kekecewaan publik terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan. Sepertinya, pengawasan terhadap SMP VII Tarutung sangat lemah, dan ini tentunya merugikan para siswa yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

Kasus ini mengundang banyak pertanyaan tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Tapanuli Utara. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah? Atau justru ada pengelolaan yang kurang transparan dan patut dipertanyakan?

Dengan temuan ini, sudah saatnya pemerintah setempat melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana BOS. Agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang dan kualitas pendidikan di Tapanuli Utara dapat terus meningkat.

Sebagai penutup, kasus SMP VII Tarutung ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih baik dalam pengelolaan dana pendidikan. Ke depannya, diharapkan setiap penggunaan anggaran sekolah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas agar dana tersebut benar-benar sampai kepada tujuan yang semestinya: memperbaiki kualitas pendidikan.