Jumat, 19 Jul 2019 09:39
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Aset Pemprovsu dikuasai pihak ketiga, Suriadi: Sudah tidak spesifik lagi dipertanyakan

Aset Pemprovsu dikuasai pihak ketiga, Suriadi: Sudah tidak spesifik lagi dipertanyakan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Tony
Sabtu, 06 Jul 2019 08:26
Istimewa
Kantor Gubernur Sumatera Utara
Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprovsu Suryadi, SE, MM menilai bahwa tidak 'up-date' lagi untuk mempertanyakan aset Pemprovsu yang dikuasai pihak ketiga, seperti Hotel Angkasa, Gedung Kantor Kepegawaian Provsu di Jalan Sukamulia dan Gedung Pemuda serta Studio flim di Sunggal.

"Itu bukan dikuasai pihak ketiga, persoalannya sudah selesai sejak tahun 2007 sehingga pertanyaannya tidak spesifik dan tidak up date lagi," ungkap Suriadi.

Saat disinggung tentang berkurangnya luas lahan di sekitaran kantor dan Perumahan Dinas Peternakan Provsu di Jalan Binjai, Suriadi mengatakan untuk menanyakannya ke Biro Hukum Provsu.

Namun demikian menurut Suriadi dengan adanya warning Wagubsu Musa Rajeck Shah untuk menyelesaikan inventarisir dan penata-kelolaan Aset Pemprovsu, dalam hal ini BPKAD Provsu terkhusus untuk lahan-lahan Aset Pemprovsu yang belum memiliki sertifikat, akan mendorong setiap OPD untuk segera mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).


Sebagaimana sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah telah memberikan peringatan, tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan inventarisir aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dikelola masing-masing OPD. 

Itu disampaikan Wagub Musa Rajekshah usai memimpin rapat tentang penertiban dan pengamanan barang Pemprov Sumut, BUMD Sumut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (4/7).

Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2018 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2018, namun BPK tetap saja menyoroti penataan aset Pemprovsu yang tetap belum memadai.

Diketahui hampir setiap tahunnya, persoalan aset Pemprovsu menjadi permasalahan. Sebelumnya BPK juga memberikan perhatian penuh terhadap masalah aset, dikarenakan tidak ditindaklanjuti.


Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T. menyebutkan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP atas LK tersebut kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Provinsi, LHP LKPD yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK juga menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov Sumatera Utara dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, diantaranya melakukan rekonsiliasi dengan 33 BPKAD/DPPKAD kabupaten/kota, dalam upaya penyelesaian utang bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sudah tercatat sejak Tahun 2014, dan sampai dengan Tahun 2018 mencapai Rp1,5 Triliun.


Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Sumatera Utara, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

Pergeseran Anggaran Rincian Obyek Belanja 43 OPD/Satker tidak ditetapkan melalui Perda perubahan APBD; Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman Tidak Sesuai Ketentuan; Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai, antara lain permasalahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian Aset, dan pencatatan Aset.

Temuan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan, yang merupakan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, realisasi kegiatan kunjungan kerja tidak sesuai senyatanya, belanja perjalanan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap, dan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap. Atas kerugian tersebut telah dipulihkan dengan penetapan piutang. 

Pelaksanaan pekerjaan pada 8 (delapan) OPD/Satker tidak sesuai kontrak, yang meliputi kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran.

Selain itu, terdapat jaminan pelaksanaan belum dicairkan, dan denda keterlambatan belum dikenakan pada 6 (enam) OPD/Satker.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,  mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Editor: Budi

T#g:AsetBPKpemprovsu
Iklan lumba2
Berita Terkait
  • Kamis, 04 Jul 2019 22:04

    OPD Pemprov Sumut Diberi Tenggat Hingga Oktober untuk Selesaikan Inventarisir Aset

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah memberikan tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan inventarisir aset Pemerintah Prov

  • Kamis, 27 Jun 2019 08:37

    Plt. Bupati Labuhanbatu Tandatangani Pernyataan Komitmen Penyelesaian Peningkatan Opini

    Plt. Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe telah menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian peningkatan opini dan penyerahan matriks action plan penyelesaian tindak lanjut oleh Bupati/ Walik

  • Senin, 17 Jun 2019 18:37

    Panglima TNI Dampingi Menhan RI Terima Tim BPK RI

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada acara "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

  • Selasa, 21 Mei 2019 19:51

    Pemprov Sumut Buka Seleksi Terbuka Eselon II Secara Nasional

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membuka seleksi terbuka untuk 16 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Sumut. Pendaftaran seleksi secara nasional i

  • Selasa, 21 Mei 2019 12:11

    Gedung Juang 45 Kota Pematangsiantar Akan Direnovasi Pemkab Simalungun

    Pemerintah Kabupaten Simalungun berencana melakukan perbaikan/ renovasi Gedung Juang 45, yang berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.Rencana renov

  • Jumat, 17 Mei 2019 12:07

    Pemprovsu Akan Gelar Diskusi Publik Dalam Rangka Merekatkan Persatuan & Kesatuan Bangsa

    Informasi dihimpun dari seorang Staf Kantor Gubernur Sumatera Utara saat memberikan Surat Undangan kegiatan Diskusi Publik, bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan situasi politik pasca Pemilu tahun

  • Selasa, 16 Apr 2019 06:16

    Kasdam I/BB Hadiri Resepsi HUT Ke-71 Pemprov Sumut

    Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Hassanudin yang mewakili Pangdam, Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah, menghadiri acara resepsi peringatan HUT ke-71 Pemprov Sumut yang digelar di Ruma

  • Kamis, 14 Mar 2019 23:14

    Kepala Biro Sarpras Bakamla Tinjau Aset di SPKKL Bali

    Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksma Bakamla Amrein, S.E. meninjau aset Bakamla di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bali, Karangasem, Bali, Kamis (14/3/2019).Kunj

  • Selasa, 05 Mar 2019 10:05

    Jaga Aset, Bakamla Apel Randis

    Sebanyak 53 kendaraan dinas (Randis) diperiksa oleh Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R., yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Sestama Bakamla RI Laksma Bakamla Eko Jokowiyono, S.E.,M.Si.,

  • Rabu, 27 Feb 2019 19:57

    Hutang Bagi Hasil Pemrov Sumut ke 33 Kab/Kota Telah Lunas

    Hutang pembagian hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada 33 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara telah lunas dibayar.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak