Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) merupakan 4 organisasi otonom Muhammadiyah diantaranya Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kampar, Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kampar, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kampar dan Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kampar, serta perwakilan seluruh Ormas dan Gerakan Mahasiswa Kabupaten Kampar. Jumlah peserta yang menghadiri kegiatan tersebut yaitu 100 orang.

Narasumber dan peserta yang hadir antara lain Edwar, SS,M.IP (Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar), Dr. Data Wardana, M.IP (Pengamat Politik/Dosen UIR), Agus Candra, S.Sos (Anggota DPRD Kampar/ Partai Golkar Kampar), Muhammad Hanafi, S.Pd.I (Wakil Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar), Pimpinan Daerah dan Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kampar; Pimpinan Daerah Nasyi’atul Aisyiyah Kabupaten Kampar dan Pengurus;Pimpinan Cabang dan Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kampar; dan Pimpinan Daerah, Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kampar.

Kesempatan pertama diberikan kepada Muhammad Hanafi, S.Pd.I (Wakil Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar). Beliau memaparkan bahwa politik identitas ini sudah ada semenjak awal sejarah politik di Indonesia. 

"Di Kabupaten Kampar saya rasa mayoritas muslim. Politik Identitas ini isu yang dibuat-buat. Kampar tidak akan terperdaya oleh isu - isu yang dibuat oleh sekelompok orang untuk mengacau dan menjatuhkan lawan," katanya.

Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh Agus Candra, S.Sos, yang menjelaskan bahwa Menakar itu bisa dibilang rawan dan bisa juga tidak, tergantung siapa yang menggunakan isu tersebut. 

Isu ini yang diangkat oleh elit-elit politik nasional, Sampai gaungnya ke kabupaten Kampar. Ternyata respon publik lebih kepada intinya ini soal identitas, dan publik tidak membahas tentang identitas ini.  

"Saya berpikiran bagaimana kita tidak terjebak dalam isu politik identitas ini. Hal ini tidak bisa dielakkan, karena Indonesia juga sudah beragam dari agama dan suku dari negara ini berdiri. Yang kita khawatir kan ada calon atau partai politik yang mengklaim lebih islamis atau lebih kesukuanya," ujarnya.

"Harus ada gambaran lain dari menggambarkan politik identitas. Di Kabupaten Kampar takarannya belum menakutkan. Pemilih cerdas itu tau partai mana yang lebih diterima oleh masyarakat. Saya yakin rekan-rekan AMM tidak akan mau terbawa arus oleh isu identitas politik. Kita harus memiliki identitas namun tidak boleh dihanyutkan oleh isu ini. Yang kita pertimbangkan adalah ide dan gagasan," tegasnya.

Kesempatan ketiga disampaikan oleh Dr. Data Wardana, M.IP (Pengamat Politik/Dosen UIR). Beliau sepakat bahwa kita tidak akan terjebak oleh politik identitas. Politik identitas ini muncul di Amerika terkait warna kulit/ras, dan selesai ketika Barack Obama menjadi Presiden. 

Zaman Rasulullah sudah mengangkat identitas perempuan dari perbedaan gender. Kerawanan politik identitas sulit menakarnya, karena yang bisa menakarnya siapa yang akan menggunakan isu ini.

"Isu ini dapat berakibat diantaranya, Retak kohesi sosial kita retak dan akan terjadi perpecahan. Solusinya isu politik identitas ini harus dilawan dengan Politik Kebangsaan yaitu politik yang negara ini hadir dari berbagai latar belakang dan kepentingan. Kemudian bicara politik, itu adalah cara mendapatkan kekuasaan, jadi tugas kita generasi muda mencerahkan yang lain agar kita tidak salah dalam berpolitik. Kemudian akibat lain adalah Kekerasan budaya, multi etnis, Identitas itu fitrah, dari lahir kita sudah memiliki identitas, jadi kita tak mungkin bisa dipecah-belah," katanya

Selanjutnya Bapak Edwar, SS,M.IP (Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar). Beliau mengatakan bahwa demokrasi itu pilihan negeri ini tentang bagaimana cara memilih pemimpin, yaitu dengan pemilihan umum (PEMILU).

"Selama pemilu, negara harus mempersiapkan badan yang berintegritas agar pemilu ini berjalan fair. Semua kita bertugas mengawalnya agar tercipta pemilu yang demokratis. Kenapa politik identitas ini keluar lagi? Karena tahapan pemilu sudah bergulir. Ini salah satu kerawanan yang kita prediksi. Ini juga disebabkan kita sedang diuji toleransinya," katanya.

Diskusi publik juga dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Isu hangat ini membuat seluruh peserta tertarik dalam berdiskusi, banyak peserta yang mengacungkan tangan untuk bertanya.

Bahkan ada juga seorang peserta bernama Helena bertanya bagaimana kesiapan Bawaslu dalam mengawal pelanggaran yang akan terjadi serta penyalahgunaan wewenang seperti penyelenggara, ASN, pemerintah dan lain sebagainya, bagaimana sikap Bawaslu.

Dengan tegas Bawaslu akan tetap mengawal proses yang akan dilalui.

"Siapapun yang melanggar aturan akan kita tindak tegas," pungkas Pak Edwar, SS.

"Kesimpulan dari diskusi publik ini didapatkan bahwa tidak perlu kita merasa khawatir dan cemas dengan politik identitas, karena kita di Kabupaten Kampar ini kental keislaman dan Islam itu sangat toleransi. Yang terpenting kita harus melihat ide apa dan gagasan apa yang dibawa untuk kebaikan negeri yang tercinta ini," pungkas moderator.