Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD, Disnaker dan Kantor Bupati Asahan, menuntut Pemerintah Kabupaten Asahan agar memulangkan para PMI asal Kabupaten Asahan yang terjebak Lockdown di Negara Malaysia, Selasa (18/08/2020).

Di Kantor DPRD Asahan, pengunjuk rasa tidak mendapat tanggapan dari Wakil Rakyat itu dengan berbagai macam alasan dan akhirnya massa menuju Kantor Disnaker Asahan di Jl. Turi Kisaran. 

Pengunjuk rasa meminta kepastian agar ada pemulangan PMI warga Asahan gelombang kedua dan selanjutnya karena masih ada ribuan PMI warga Asahan terjebak kebijakan lockdown di Malaysia. Namun lagi-lagi pihak Disnaker Asahan tidak bisa memberikan kepastian rencana pemulangan PMI warga Asahan yang masih ada di Malaysia

Kordinator aksi, Indra Ringo dalam orasinya, menyampaikan Pemkab Asahan kalah dengan Pemko Tanjung Balai dan Pemkab Batubara yang sudah memulangkan PMI asal daerahnya masing-masing. Massa meminta Pemerintah Kabupaten Asahan agar memulangkan PMI asal Asahan yang sudah tidak bisa bekerja akibat kebijakan Lockdown yang diambil Pemerintah Malaysia.

Menurut Indra Ringo, berdasarkan data, masih banyak PMI yang tidak bisa pulang ke Indonesia dan di Negara Malaysia tidak bisa bekerja, sehingga untuk kebutuhan hidup mereka terancam. "Berdasarkan data ada sekitar 1.250 orang PMI asal Kabupaten Asahan, dan yang sudah dipulangkan sekitar 210 orang, jadi kita menuntut agar Pemkab Asahan segera memulangkan sisanya," jelas Indra Ringo.

Salah seorang peserta aksi Irwan Pulungan, warga Bunut Barat, Kisaran mengatakan dirinya salah seorang peserta pemulangan pertama PMI warga Asahan pada tanggal 2 Juli 2020 yang lalu. Saat itu pihak Disnaker Kabupaten Asahan menyatakan sudah mendata sejumlah 1.250 orang PMI warga Asahan dan segera dipulangkan ke kampung halamannya secara bertahap. Ternyata Disnaker bohong dan hanya memulangkan 210 orang dari Malaysia tidak sama dengan berita yang banyak beredar di media.

"Kami menyesalkan tindakan Pemkab Asahan, sementara ketika pemulangan tahap pertama kami menunggu hingga 4 bulan lamanya," ungkap Irwan kesal.

"Kami meminta pulangkanlah data-data yang pernah diminta oleh Disnaker Asahan itu semua biar kami mohon bantuan kepada pemerintah pusat," sebut Irwan lagi.

Tampak pengunjuk rasa kecewa atas tanggapan dari Disnaker Asahan dan mendatangi Kantor Bupati Asahan namun terjadi aksi dorong dengan Satpol PP Asahan menyebabkan pintu pagar Kantor Bupati Asahan terlepas dan beberapa peserta aksi melontarkan kata-kata tak pantas, akibat tidak di perkenankan masuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Asahan. Pengunjuk rasa juga mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Asahan dan mengancam akan mengadakan aksi menginap apabila aspirasi mereka tidak diterima oleh Bupati Asahan. Sementara aparat keamanan tetap berjaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.