Senin, 19 Apr 2021 09:31
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Akademisi: Polda Sumut Berhasil Atasi Potensi Konflik KLB Partai Demokrat

Akademisi: Polda Sumut Berhasil Atasi Potensi Konflik KLB Partai Demokrat

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Sabtu, 06 Mar 2021 11:46
Istimewa
Responsibilitas Polda Sumut dan jajaran dalam penggelaran kekuatan untuk mengatasi segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut perlu diapresiasi.

Apresiasi itu disampaikan pakar hukum, Dr Alpi Sahari SH MHum Sabtu (6/3/2021), terkait langkah Polda Sumut dalam mengatasi segala potensi gangguan kamtibmas pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang.

Menurutnya, Polda Sumut telah berhasil melakukan langkah-langkah yang bersifat responsif untuk mengantisipasi segala bentuk potensi konflik yang timbul dari massa yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. 


"Konflik di Sibolangit, Deliserdang, tidak dimaknai sebagai hubungan antar individu, melainkan dipandang dari perspektif publik, yaitu konflik yang melibatkan kelompok dan mempengaruhi ketertiban umum," tuturnya mengutip pendapat Mark R Amstutz, yang melihat konflik sebagai suatu continuum yaitu di satu titik ekstrim terdapat kondisi atau situasi tak ada masalah atau perbedaan.

Sementara di titik ekstrim satunya terdapat kondisi atau situasi yang diwarnai perbedaan atau ketidakcocokan.

Alpi menerangkan, penggelaran kekuatan kepolisian jangan dimaknai bahwa Polri (Polda Sumut) terlibat politik praktis suksesi penyelenggaraan KLB Partai Demokrat. Namun harus dimaknai sebagai bentuk 'postulat le salut du people est la supreme loi' dalam arti kepentingan umum yang lebih luas yakni penyelenggaraan pemeliharaan Kamtibmas.


"Landasan kontitusional dan landasan yuridis telah mengamanahkan kepada institusi Polri untuk mewujudkan Kamdagri dan penyelenggaraan kondusifitas kamtibmas. Untuk itu, diminta atau tidak diminta, diberitahukan ataupun tidak diberitahukan, diberi izin atau tidak diberi izin maka Polri tetap berkewajiban dalam penyelenggaraan situasi Kamtibmas yang kondusif," terangnya. 

Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini menjelaskan pemberitauan izin keramaian yang diajukan oleh penyelenggara kepada institusi Polri pada dasarnya ditujukan agar Polri sejak dini dapat melakukan langkah-langkah operasional kepolisian, termasuk penggelaran kekuatan kepolisian yang didasarkan pada situasi kontijensi apabila terjadi tentunya dapat diantisipasi sehingga tidak menjadi gangguan nyata yang berpengaruh pada situasi kamtibmas yang kondusif.


"Misalnya bentrok massa yang berakibat pada keselamatan jiwa dan harta benda termasuk aktifitas masyarakat terganggu dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19," jelasnya. 

Oleh karena itu, Alpi menambahkan salah satu langkah kegiatan operasional kepolisian adalah mengamankan lokasi tempat keramaian yang berpotensi munculnya bentrok massa. 

Seperti pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumut di sekitaran lokasi acara KLB Partai Demokrat secara situasional karena telah timbulnya gangguan kamtibmas akibat bentrok massa pro dan kontra KLB Partai Demokrat termasuk penghadangan sejumlah kendaraan di jalan raya yang berakibat kemacetan lalu lintas.

"Pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumut dan jajaran merupakan bentuk responsibilitas (quick respon) secara cepat dan tepat untuk meminimalisir gangguan kamtibmas sehingga situas di wilayah Sumatera Utara tetap terpelihara," pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:KLBUMSU
Berita Terkait
  • Minggu, 18 Apr 2021 08:58

    Audiensi Masyarakat Terdampak Tambang PT DPM Dairi dengan Kementerian LHK di Jakarta

    Sekretariat Bersama (Sekber) Tolak Tambang bersama masyarakat terdampak Tambang PT. Dairi Prima Mineral (DPM) melakukan audensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat 16/4/2021).

  • Rabu, 31 Mar 2021 13:41

    Pengesahan Pengurus Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Ditolak

    Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly menegaskan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.Hal it

  • Kamis, 25 Mar 2021 07:05

    Konperensi Daerah GAMKI Sumut Batal Digelar

    Agenda organisasi konperensi daerah (Konperda) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara yang seigoiyanya digelar Jumat sampai Minggu (26-28/3) di Tapteng-Sibolga, batal

  • Rabu, 17 Mar 2021 09:17

    Terima Dokumen KLB Demokrat, Yasonna: Kami Teliti Dulu

    Yasonna Hamonganan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengaku kementeriannya telah menerima permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli S

  • Senin, 15 Mar 2021 23:35

    Hasil Mubes ke-XX, Nanda Ditetapkan Jadi Pimum UKM LPM Teropong UMSU 2021/2022

    Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) ke- XX dalam jaringan (daring) pada Jumat hingga M

  • Sabtu, 06 Mar 2021 14:06

    KLB Partai Demokrat, Kompolnas: Polri Tunjukkan Netralitas

    Kinerja Polri khususnya Polda Sumut dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, K

  • Jumat, 05 Mar 2021 07:55

    Ketua DPC Partai Demokrat Paluta: Kita Tetap Setia Terhadap Kepemimpinan AHY

    Kisruh internal Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Demokrat semakin memanas. Isu kudeta Partai Demokrat terus bergejolak terkait sejumlah mantan pengurus dan oknum kader Partai Demokrat bersama pejaba

  • Kamis, 04 Mar 2021 23:34

    Malam-malam, Pengurus Demokrat Mengadu Ke Polisi, Ini Tuntutannya

    Malam ini, Kamis (4/3), Herri Zulkarnain Hutajulu memimpin sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mendatangi markas Polrestabes Medan, jalan H. Said.

  • Minggu, 18 Okt 2020 09:08

    Sekdaprovsu Sabrina Terima Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari UMSU

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina menerima Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Agussani MAP, di Auditorium UMSU, Jalan Kapte

  • Selasa, 23 Jun 2020 15:33

    Atasi Kompleksitas Pandemi Covid-19, Akhyar Minta Masukan & Dukungan UMSU

    Pemko Medan terus mencari masukan dari para akademisi untuk mengatasi kompleksitas persolan yang terjadi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) di Kota Medan. Semua masukan yang diterim

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak