Dalam Sambutan Wali Kota Pematang Siantar mengatakan, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan memindahkan fokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang disertai pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk senantiasa menerapkan prinsip good governance dalam mewujudkan iklim pemerintahan yang sehat," katanya.

Tampak hadir Para Unsur Forkopimda Kota Pematang Siantar, Para Staf Ahli dan Asisten, Para Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, Para Pimpinan BUMD, Para Camat dan Lurah Se- Kota Pematang Siantar, Para segenap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar