Pada kesempatan itu, Pj Bupati hadir bersama Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Dr H Nusantara Tarigan Silangit SE MM MH dan didampingi Inspektur, H Edwin Nasution SH MSi dan Sekretaris DPRD Deli Serdang, Drs Binsar TH Sitanggang MSP.

Presiden, Ir H Joko Widodo kepada gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia, menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dicapai. Dalam pengelolaan keuangan harus akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Mari kita kuatkan fondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045," ucap Presiden.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr Isma Yatun mengatakan opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapta dan Belanja Negara (APBN), dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

"BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya," ungkap Isma.

"Hasil pemeriksaan BPK atas LHP LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016," kata Ketua BPK RI.