Rabu, 16 Okt 2019 08:03
  • Home
  • Ragam
  • Pansel Capim KPK: Faktanya Irjen Firli konsisten dan terbaik dalam setiap tahapan tes

Pansel Capim KPK: Faktanya Irjen Firli konsisten dan terbaik dalam setiap tahapan tes

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Iman
Jumat, 13 Sep 2019 06:43
Istimewa
Pansel Capim KPK
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak menemukan adanya pelanggaran etik Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri. Tak ada masalah dalam rekam jejak Firli dalam proses seleksi.

"Terhadap hasil rekam jejak yang diserahkan langsung oleh Deputi bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK kepada Pansel telah dilakukan uji silang dengan rekam jejak dari sejumlah lembaga," kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

Menurut dia, Pansel tidak menemukan sama sekali wujud keputusan formal Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK yang memutuskan secara definitif adanya pelanggaran berat etik oleh Firli. Mantan Deputi Penindakan KPK itu bersih.

Indriyanto menyampaikan hal itu untuk meluruskan kesalahpahaman pernyataan atas uji silang rekam jejak capim KPK, khususnya terhadap Firli Bahuri. Hal ini terkait ada pihak di KPK yang sebelumnya menyebutkan adanya dugaan pelanggaran berat etik oleh Firli Bahuri. 


Dia menjelaskan, sejak tahap uji administratif, uji kompetensi, baik uji objektif maupun pembuatan makalah, psikotes, pemeriksaan, penilaian profil, tes kesehatan, hingga wawancara dan uji publik, Firli memiliki tingkat konsistensi terbaik. "Bahkan, bisa dikatakan seleksi dalam posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan", tegasnya.

Pansel Capim KPK juga sudah menjalankan pemeriksaan silang terhadap positif dan negatif hasil rekam jejak Firli, baik dari BIN, BNPT, BNN, PPATK, Polri, Kejaksaan, maupun KPK. Saat tahap uji publik, Firli sudah mengklarifikasi dan menjelaskan tidak ada keputusan DPP.  


Pansel secara eksploratif telah mendalami masukan KPK dan koalisi masyarakat sipil. Hasilnya, tidak ada keputusan formal DPP atas pelanggaran etik, yang muncul hanya pernyataan, rumusan, dan ucapan yang dapat menciptakan stigma dan labelisasi negatif kepada capim.    

"Ucapan disebar di ruang publik ini dapat menciptakan misleading statement dan character assassination yang tentunya merugikan harkat dan martabat Capim. Apalagi, bila pernyataan itu justru untuk menciptakan labelisasi stigma negatif dari tujuan eleminasi tahapan uji kepatutan dan kelayakan capim," jelas dia. 

Menurut Indriyanto, terlepas dari pro dan kontra atau suka dan tidak suka, semua pihak harus bersikap bijak terhadap proses uji calon di DPR. "Jangan prejudice bahkan menebar kezaliman dan kebencian yang berdampak pada disharmonisasi kelembagaan penegak hukum," jelas dia.

Pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dengan stigma, kata dia, menjadi wujud demokrasi tidak sehat dan melanggar tataran hukum di ruang publik, yang seharusnya dihormati. Semua pihak diminta percaya kepada semua mekanisme yang sedang berjalan di DPR.

Editor: Budi

T#g:Irjen Firli BahuriPansel KPKRevisi UU KPK
Berita Terkait
  • Kamis, 03 Okt 2019 03:03

    Menyangkut Urgensi, Revisi UU KPK Panen Dukungan

    Dukungan terhadap revisi UU KPK tengah berdatangan. Undang-Undang yang telah berjalan selama 17 tahun ini telah usang dan memerlukan pembenahan di berbagai pasalnya agar mampu memperkuat kinerja KPK k

  • Jumat, 27 Sep 2019 21:47

    Tokoh Masyarakat Sumut Dukung Revisi UU KPK

    Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema)

  • Selasa, 24 Sep 2019 16:24

    Mahasiswa Sumut Pengawal Revisi UU KPK Aksi Dukung Komisioner Terpilih

    Seratusan mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Revisi UU KPK dan Hasil Seleksi (AMPUH) melakukan aksi unjuk rasa di bundaran tugu SIB, jalan Gatot Subroto,

  • Senin, 23 Sep 2019 15:13

    Menanggapi Aksi Dukung Revisi UU KPK, DPRD Sumut: "Setujukah Kalian KPK Jadi Lebih Baik?"

    Kita tidak mau KPK diisi oleh orang-orang yang mahir berpolitik praktis. KPK harus bersih dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Agus Rahardjo dan Saut Situmorang silahkan mundur dari KPK. Kami

  • Jumat, 20 Sep 2019 17:30

    Mahasiswa Anti Korupsi Untuk Keadilan Dukung Pimpinan KPK Terpilih

    Seratusan Mahasiswa Anti Korupsi Untuk Keadilan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Jum'at sore (20/9/2019) untuk mendukung pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Kor

  • Selasa, 17 Sep 2019 19:27

    DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/9/2019), resmi mengetok palu tanda disetujuinya hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Selasa, 17 Sep 2019 15:27

    Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumut Ajak DPRD Baru Dukung Revisi UU KPK

    Baru sehari dilantik, Selasa (17/9/2019), DPRD Sumatera Utara (Sumut) langsung menerima aspirasi massa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 200

  • Senin, 16 Sep 2019 16:16

    Aksi Long March Mahasiswa Di Medan Mendukung Revisi UU KPK

    Aksi dukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut di kota Medan, Sumatera Utara. Amatan media, setiap hari dalam dua minggu terakhir ini,

  • Minggu, 15 Sep 2019 10:25

    Ratusan Gadis Cantik Aksi Dukung Revisi UU KPK di CFD Kota Medan

    Seratusan gadis cantik mengaku tergabung dalam Srikandi Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi UU KPK di Car Free Day (CFD) lapangan Merdeka kota Medan pada pagi ini. Mereka

  • Sabtu, 14 Sep 2019 16:04

    Dukung Hasil Pansel & Revisi UU KPK, Mahasiswa "Akustik-an" di Titik 0 Kota Medan

    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Korupsi dan Birokrasi (MPKB) Sumut, dipimpin Ade Fitrian Hasibuan, menggelar aksi unjuk rasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak