Kota Pematangsiantar berhasil masuk dalam penilaian tahap II pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024. PPD merupakan anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah.
Pada prosesi verifikasi dan wawancara PPD tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Ruang Rapat Prof Dr HS Hadibroto MA, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, yang diikuti Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A. Selasa (13/2/2024).
"Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar memiliki potensi luar biasa dengan masyarakatnya yang religius serta hidup rukun dan damai dalam kebhinnekaan dan keberagaman. Kota Pematangsiantar juga memiliki letak geografis sangat strategis, menjadikannya sebagai tulang punggung aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Sumatera Utara, khususnya dataran tinggi,” ucapnya.
Wali Kota dr Susanti kembali menjelaskan, beragam industri manufaktur, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di banyak kecamatan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai wilayah.
Kota Pematangsiantar juga didukung potensi sumber daya alam (SDA) yang beragam dan melimpah, yang apabila dikelola dengan baik dan berkelanjutan tentunya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan angka pengangguran di Pematangsiantar turun.
"Dengan berbagai potensi dan keunggulan itu, tidak berlebihan apabila saya mengatakan setiap pembangunan di Kota Pematangsiantar akan memberi dampak terhadap pembangunan Sumatera Utara, bahkan terhadap Indonesia," tegas dr Susanti saat Wawancara.
Pun begitu, tetap disadari pembangunan yang dilakukan harus didukung segenap lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat memberi tantangan yang berbeda bagi pemerintah saat ini.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam hal ini Bappeda, imbuh dr Suaanti, melakukan berbagai upaya adaptif, dinamis dan inovatif sesuai kebutuhan dalam proses pembangunan, terutama pada proses koordinasi maupun penyusunan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan kebermanfaatan program pada perangkat daerah.
Bupati menekankan program tersebut tidak hanya bisa berjalan tetapi juga memberikan dampak (impact), integrasi berbagai program, serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Karena kami juga meyakini, kunci keberhasilan pembangunan tidak hanya berupa dukungan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, namun juga membutuhkan dukungan pihak-pihak lain seperti sektor swasta, akademisi, para tokoh dan juga masyarakat, guna mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu bangsa yang mandiri, maju adil dan makmur, sehingga terwujud Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas," ungkap dr Susanti.
Di kesempatan itu pula, Wali Kota dr Susanti memberi apresiasi kepada Tim Penilai Independen, Penilai Utama, Penilai Teknis dan Pelaksana dari Provinsi Sumatera Utara terpilihnya Pemko Pematangsiantat menjadi salah satu nominator untuk mengikuti Penilaian Tahap II PPD Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024.
"Ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus memotivasi kami untuk tetap konsisten meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar," ucap dr Susanti.
Verifikasi dan wawancara tersebut juga diikuti kabupaten/kota lainnya, antara lain Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai (Sergai), Tapanuli Selatan (Tapsel), Medan, Padang Sidimpuan, Deli Serdang dan Tanjung Balai.
Hadir pula pada verifikasi dan wawancara tersebut, Kepala Bappedalitbang Sumatera Utara, Dr Ir Hasmirizal Lubis MSi; Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, James Marihot Panggabean SH MH; Tim Penilai Independen, Penilai Utama, Penilai Teknis Pelaksana dari Provinsi Sumatera Utara
Turut mendampingi Wali Kota dr Susanti, Kepala Bappeda Dedy Idris Harahap.