Minggu, 26 Mei 2019 23:20
  • Home
  • Ragam
  • Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 08 Sep 2017 05:17
Dok
Saut Situmorang menyampaikan paparannya soal Independensi media di Medan, Kamis (7/9).
Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

Kritik ini diperlukan sebagai bentuk partisipasi dan respon masyarakat melalui media terhadap program dan kebijakan Pemprovsu.

Hal itu diungkapkan Wagubsu dalam kegiatan Seminar Media dengan Tema : Media massa dalam posisi sebagai entitas bisnis dan fungsi kontrol sosial yang digelar Biro Humas dan Keprotokolan Provsu bekerjasama dengan KPK, di Hotel Four Points, Kamis (7/9).

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang, Koordinator Satgas Pencegahan Korupsi Provinsi Sumut, Adlinsyah Nasution, Kepala Inspektorat Provsu, OK Henry, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, Kepala Diskominfo Sumut, HM Fitriyus, staf ahli Gubsu bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Sumut, Binsar Situmorang serta sejumlah pemimpin perusahaan dan pimpinan redaksi media massa cetak dan elektronik se Sumut.

"Di Pemprovsu, kami memiliki standarisasi, tapi belum tentu menurut pers dan masyarakat apa yang kami lakukan itu benar, makanya itu perlu kontrol dari pers. Untuk itu, baik siang maupun malam kami siap untuk dihubungi," ujar Nurhajizah.  

Lebih lanjut, Nurhajizah mengapresiasi KPK yang telah memfasilitasi acara seminar media yang sangat penting dan strategis ini, dengan tujuannya untuk menciptakan industri pers yang independen sehingga pers dapat mengoptimalkan fungsi kontrol media massa terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Sumut.

"Pemprovsu memahami peran pers sebagai perpanjangan tangan dan telinga masyarakat dalam mengetahui kondisi di lingkungan Pemrov Sumut dan 33 kabupaten/kota, sebagai penyeimbang dalam setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat", tutur Wagub.

Menyadari peranan penting dalam strategis media massa, maka lanjut Nurhajizah, Pemprovsu akan selalu bersikap akomodatif terhadap pers. "Kami menyadari bahwa sebagai pejabat publik, kami merupakan narasumber utama, serta sekaligus merupakan mitra bagi pers untuk berbagi informasi tentang program dan kebijakan yang kami canangkan," terangnya.

Namun menurut Wagub, dalam hubungan kemitraan di antara Pemprovsu dengan media, pihaknya akan tetap berprinsip untuk saling menghormati dan saling menghargai. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran pejabat pemprovsu diingatkan agar tetap dapat bermitra baik dengan media.

"Kami konsisten menempatkan media menjadi elemen penting dalam pembangunan, oleh karenanya kami menekankan kepada SKPD untuk selalu membuka diri terhadap media sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik," ujar Nurhajizah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang mengatakan saat ini korupsi di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari sekitar 7 ribuan pengaduan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya, hampir 50 persen di antaranya memiliki potensi korupsi.

Bahkan sambung Saut, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di peringkat 37, jauh di atas Malaysia yang berada di peringkat 50. Oleh karena itulah, Saut menargetkan hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, maka indeks peringkat korupsi Indonesia itu bisa menjadi 45.

"Saat ini Indonesia peringkat 37 masih di atas negeri jiran Malaysia yang peringkat 50. Kita menargetkan hingga masa jabatan presiden Jokowi berakhir itu nanti peringkat korupsi Indonesia bisa mencapai angka 45," tutur Saut.

Untuk memperbaiki hal ini diperlukan perbaikan di segala bidang sebab indeks peringkat korupsi ini dinilai juga kinerja dari pimpinan politik nasional dan lokal. Kinerja PNS pusat dan daerah, hingga persepsi korupsi pada institusi tertentu seperti kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinian dan militer.

"Meski saat ini sesuai undang-undang kewenangan KPK masih sebatas pemberantasan korupsi untuk instansi pemerintahan dan penyelenggara negara, namun ke depan kita berharap nantinya juga mengupayakan agar pihak swasta juga dapat menjadi objek penyelidikan KPK," ujar Saut.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, menghadirkan narasumber Yoseph Ardhi yakni seorang blogger yang juga merupakan mantan redaktur senior Bisnis Indonesia, dan Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi. 

Editor: Sam

T#g:jurnaliskpkpemprovsuSaut Situmorang
Berita Terkait
  • Sabtu, 25 Mei 2019 13:45

    FJD Indonesia Peduli, Anak Yatim Piatu Muhammadiyah Dapat Santunan

    Forum Jurnalis Deliserdang (FJD) Indonesia melakukan kegiatan sosial bertajuk FJD Indonesia peduli dengan berbagi bersama anak yatim piatu Umar bin Khatab Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lubuk Pakam, Jum

  • Selasa, 21 Mei 2019 19:51

    Pemprov Sumut Buka Seleksi Terbuka Eselon II Secara Nasional

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membuka seleksi terbuka untuk 16 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Sumut. Pendaftaran seleksi secara nasional i

  • Jumat, 17 Mei 2019 12:07

    Pemprovsu Akan Gelar Diskusi Publik Dalam Rangka Merekatkan Persatuan & Kesatuan Bangsa

    Informasi dihimpun dari seorang Staf Kantor Gubernur Sumatera Utara saat memberikan Surat Undangan kegiatan Diskusi Publik, bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan situasi politik pasca Pemilu tahun

  • Sabtu, 04 Mei 2019 16:24

    KPK OTT Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan Aktifis NCW

    Kayat, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, dimulai Jumat (3/5/2019), se

  • Selasa, 23 Apr 2019 17:33

    Dirut PLN Sofyan Basir, Tersangka

    Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Persero) menjadi tersangka baru dalam kasus proyek PLTU Riau-1.

  • Selasa, 23 Apr 2019 14:53

    Perkuat fungsi penindakan, KPK lantik 21 penyidik muda

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/4/2019), melantik 21 penyidik muda sebagai salah satu upaya KPK untuk memperkuat fungsi penindakan."Hari ini, KPK melantik 21 penyidik muda di gedung

  • Minggu, 21 Apr 2019 13:41

    Pangonal Harahap, Mantan Bupati Labuhanbatu dieksekusi ke Lapas Tanjung Gusta

    Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Tanjung Gusta, Medan setelah putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neg

  • Minggu, 21 Apr 2019 17:21

    Politisi Gerindra Dieksekusi Ke Lapas Tanjung Gusta

    Sonny Firdaus, terpidana kasus suap terhadap anggota DPRD Sumut dari lokasi penahanan di Rutan Cabang KPK ke Lapas Tanjung Gusta Medan pada 18 April 2019 sore.Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Febri

  • Selasa, 16 Apr 2019 06:16

    Kasdam I/BB Hadiri Resepsi HUT Ke-71 Pemprov Sumut

    Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Hassanudin yang mewakili Pangdam, Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah, menghadiri acara resepsi peringatan HUT ke-71 Pemprov Sumut yang digelar di Ruma

  • Sabtu, 30 Mar 2019 13:00

    84 Kardus Berisi 400 Ribu Amplop "Serangan Fajar" Diamankan KPK

    84 kardus berisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu diangkut tim KPK menggunakan 3 unit minibus dari kantor perusahaan yang berada di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di dalam puluhan kardu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak