Sabtu, 24 Agu 2019 17:01
  • Home
  • Ragam
  • Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 08 Sep 2017 05:17
Dok
Saut Situmorang menyampaikan paparannya soal Independensi media di Medan, Kamis (7/9).
Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

Kritik ini diperlukan sebagai bentuk partisipasi dan respon masyarakat melalui media terhadap program dan kebijakan Pemprovsu.

Hal itu diungkapkan Wagubsu dalam kegiatan Seminar Media dengan Tema : Media massa dalam posisi sebagai entitas bisnis dan fungsi kontrol sosial yang digelar Biro Humas dan Keprotokolan Provsu bekerjasama dengan KPK, di Hotel Four Points, Kamis (7/9).

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang, Koordinator Satgas Pencegahan Korupsi Provinsi Sumut, Adlinsyah Nasution, Kepala Inspektorat Provsu, OK Henry, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, Kepala Diskominfo Sumut, HM Fitriyus, staf ahli Gubsu bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Sumut, Binsar Situmorang serta sejumlah pemimpin perusahaan dan pimpinan redaksi media massa cetak dan elektronik se Sumut.

"Di Pemprovsu, kami memiliki standarisasi, tapi belum tentu menurut pers dan masyarakat apa yang kami lakukan itu benar, makanya itu perlu kontrol dari pers. Untuk itu, baik siang maupun malam kami siap untuk dihubungi," ujar Nurhajizah.  

Lebih lanjut, Nurhajizah mengapresiasi KPK yang telah memfasilitasi acara seminar media yang sangat penting dan strategis ini, dengan tujuannya untuk menciptakan industri pers yang independen sehingga pers dapat mengoptimalkan fungsi kontrol media massa terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Sumut.

"Pemprovsu memahami peran pers sebagai perpanjangan tangan dan telinga masyarakat dalam mengetahui kondisi di lingkungan Pemrov Sumut dan 33 kabupaten/kota, sebagai penyeimbang dalam setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat", tutur Wagub.

Menyadari peranan penting dalam strategis media massa, maka lanjut Nurhajizah, Pemprovsu akan selalu bersikap akomodatif terhadap pers. "Kami menyadari bahwa sebagai pejabat publik, kami merupakan narasumber utama, serta sekaligus merupakan mitra bagi pers untuk berbagi informasi tentang program dan kebijakan yang kami canangkan," terangnya.

Namun menurut Wagub, dalam hubungan kemitraan di antara Pemprovsu dengan media, pihaknya akan tetap berprinsip untuk saling menghormati dan saling menghargai. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran pejabat pemprovsu diingatkan agar tetap dapat bermitra baik dengan media.

"Kami konsisten menempatkan media menjadi elemen penting dalam pembangunan, oleh karenanya kami menekankan kepada SKPD untuk selalu membuka diri terhadap media sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik," ujar Nurhajizah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang mengatakan saat ini korupsi di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari sekitar 7 ribuan pengaduan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya, hampir 50 persen di antaranya memiliki potensi korupsi.

Bahkan sambung Saut, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di peringkat 37, jauh di atas Malaysia yang berada di peringkat 50. Oleh karena itulah, Saut menargetkan hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, maka indeks peringkat korupsi Indonesia itu bisa menjadi 45.

"Saat ini Indonesia peringkat 37 masih di atas negeri jiran Malaysia yang peringkat 50. Kita menargetkan hingga masa jabatan presiden Jokowi berakhir itu nanti peringkat korupsi Indonesia bisa mencapai angka 45," tutur Saut.

Untuk memperbaiki hal ini diperlukan perbaikan di segala bidang sebab indeks peringkat korupsi ini dinilai juga kinerja dari pimpinan politik nasional dan lokal. Kinerja PNS pusat dan daerah, hingga persepsi korupsi pada institusi tertentu seperti kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinian dan militer.

"Meski saat ini sesuai undang-undang kewenangan KPK masih sebatas pemberantasan korupsi untuk instansi pemerintahan dan penyelenggara negara, namun ke depan kita berharap nantinya juga mengupayakan agar pihak swasta juga dapat menjadi objek penyelidikan KPK," ujar Saut.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, menghadirkan narasumber Yoseph Ardhi yakni seorang blogger yang juga merupakan mantan redaktur senior Bisnis Indonesia, dan Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi. 

Editor: Sam

T#g:jurnaliskpkpemprovsuSaut Situmorang
Berita Terkait
  • Rabu, 21 Agu 2019 11:21

    Tabligh Akbar di Masjid Agung Medan Bersama Ustaz Abdul Somad (UAS)

    Ribuan warga Kota Medan dan sekitarnya memadati Masjid Agung Medan, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (20/8). Jemaah yang meluber hingga ke halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) sangat

  • Senin, 19 Agu 2019 21:19

    Wakil Wali Kota Sambut Baik Digelarnya Pesta Rakyat Sumut

    Seribuan warga menghadiri Pagelaran dan Pesta Rakyat Sumut dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke 74 di Jalan Bukit Barisan, Minggu (18/8) malam. Selain menampilkan Charly Van Houten dan Silv

  • Kamis, 15 Agu 2019 20:15

    Lomba Karya Jurnalistik "Panglima TNI Award 2019"

    Kolaborasi TNI dengan Media Massa banyak memberikan manfaat positif hingga institusi TNI semakin dikenal dan dicintai rakyat. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kepada Wartaw

  • Selasa, 13 Agu 2019 14:33

    Sambut HUT RI Ke 74 Pewarta Labura Melaksanakan Diksar Jurnalis

    Dalam Rangka menyambut HUT RI ke 74 , Persatuan Wartawan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pewarta Labura)  melaksanakan pelatihan dasar jurnalistik dengan mengusung tema "Pelatihan jurnalis untuk sem

  • Sabtu, 10 Agu 2019 12:30

    KPK RI Gelar Monev Rencana Aksi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Di Labuhanbatu

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia gelar rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan tersebut berlangsun

  • Jumat, 09 Agu 2019 17:49

    Gubsu Edy Rahmayadi Lantik 9 Pejabat Eselon II

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan 13 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Jumat

  • Kamis, 25 Jul 2019 14:45

    Lurah Sioldengan Negosiasi dan Antar "Buronan KPK" Kasus Eks Bupati Labuhanbatu ke Jakarta

    Umar Ritonga, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitan kasus suap Eks Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap, diserahkan pihak keluarga kepada penyidik KPK, Kamis (25/7/19) sekira puku

  • Sabtu, 06 Jul 2019 08:26

    Aset Pemprovsu dikuasai pihak ketiga, Suriadi: Sudah tidak spesifik lagi dipertanyakan

    Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprovsu Suryadi, SE, MM menilai bahwa tidak 'up-date' lagi untuk mempertanyakan aset Pemprovsu yang dikuasai p

  • Kamis, 04 Jul 2019 22:04

    OPD Pemprov Sumut Diberi Tenggat Hingga Oktober untuk Selesaikan Inventarisir Aset

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah memberikan tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan inventarisir aset Pemerintah Prov

  • Jumat, 07 Jun 2019 15:07

    Sodorkan Tautan Berita Online, Prabowo-Sandiaga Melakukan Blunder

    Feri Amsari selaku pengamat hukum tatanegara menilai, bahwa penyertaan link berita daring sebagai bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentu akan sangat lemah jika tanpa disertai bukti lain.Tidak

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak