Masinton Pasaribu mengatakan, sampai saat ini Tapteng masih menjadi salah satu daerah yang sangat tergantung dana transfer pusat, baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Masinton, paparan proyeksi APBD Tapteng 2026 tersebut sebagai bentuk transparansi, karena ini merupakan yang pertama bagi Masinton-Mahmud membuat APBD bersama tim penyusun. 

“Begitu dilantik, kita langsung melakukan efisiensi dengan memangkas beberapa anggaran kategori pemborosan, dan diefektifkan dalam aspek pelayanan publik,” tutur Masinton di acara coffee morning bersama Forkopimda di GOR Pandan, Rabu (5/11/2025).

Hasilnya, Pemkab bisa membeli satu unit mobil pemadam kebakaran, belanja mobil truk sampah dan bak armroll. Pada aspek pelayanan publik yaitu menjangkau pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan.

“Kita melihat pendapatan dana transfer pusat mengalami koreksi dari Rp 1 triliun pada 2025 menjadi Rp 879 miliar di 2026. Terjadi pengurangan Rp 178 miliar,” ujar Masinton.

Dana transfer antar daerah dari provinsi dalam bentuk dana bagi hasil juga mengalami koreksi Rp 27 miliar. Pada 2025, Tapteng menerima Rp 59 miliar, sedangkan pada 2026 menjadi Rp 31 miliar.

“Artinya, terjadi pengurangan sebesar Rp 205 miliar pada 2026. Beginilah kondisinya,” kata Masinton.

Meski pendapatan transfer 2026 terkoreksi, Pemkab Tapteng harus bekerja keras dengan menggenjot peningkatan PAD 2026 dengan target Rp 112 miliar dari Rp 82 miliar di 2025.

“PAD harus kita genjot di atas Rp 100 miliar, agar ada ruang fiskal. Jika terealisasi akan ada penambahan Rp 29,5 miliar PAD kita,” sebut Bupati Tapteng.

Masinton menjelaskan, dari lain-lain pendapatan yang sah, ada penerimaan dari JKN Rp 23 miliar, dan itu tidak bisa diapa-apakan lagi.

“Jadi total Pendapatan Daerah Tapteng pada 2026 menjadi Rp 1,046 triliun, atau terkoreksi Rp 176 miliar dibanding 2025 sebesar Rp 1,223 triliun,” ungkapnya.