Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) telah melarang jajaran Menteri untuk membicarakan atau menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) kemarin. Dalam video yang beredar di Media Sosial dengan durasi 18 detik tersebut, orang nomor satu di Republik Indonesia ini terlihat langsung menyentil para Menterinya. 

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (Pemilu), urusan perpanjangan (jabatan Presiden). Ndak,” tegas Jokowi saat memberikan arahan dalam sidang kabinet itu. 

Pernyataan itu pun diapresiasi oleh para elit politik maupun Stakeholder ditingkst Pusat hingga tingkat Daerah. 

Salah satunya adalah Ketua Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam(MD KAHMI) Kota Binjai, Hery Dani Lubis SE MAB. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Jokowi dengan menegurnya adalah hal yang tepat.  

"Sudah sepatutnya Presiden menegur Menteri-nya. Apalagi yang keluarkan stetmen tentang penundaan Pemilu adalah Menko Maritim dan Investasi," ungkap Hery Dani, Kamis (7/4) sore. 

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Binjai ini juga mengatakan, stetmen tentang penundaan Pemilu yang dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Investasi merupakan hal yang tidak tepat. "Karena jelas jelas bukan tupoksinya," ujarnya. 

Selain bukan Tupoksi dari Menko Maritim dan Investasi, lanjut Ketua MD KAHMI Kota Binjai periode 2021-2026 ini, ia juga menilai stetmen tersebut mempunyai kesalahan yang berlipat.

"Jadi salahnya berlipat. Pertama isi stetmen penundaan Pemilu itu bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua adalah yang menyampaikan juga bukan tupoksinya," tegas Hery Dani. 

Dengan adanya stetmen tentang penundaan Pemilu yang dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Investasi, Hery Dani juga menilai bahwa kasus ini semakin mengkonfirmasi sindiran atau teguran yang acapkali dibicarakan di media publik. "Yaitu bahwa pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan-red) adalah Menteri segala urusan," tutup Ketua MD KAHMI Kota Binjai. 

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai, Nofrizal AN, juga menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024. 

"Kita tidak sepakat dengan adanya penundaan Pemilu 2024," demikian kata Nofrizal dengan singkat.