Dalam mengembangkan pembangunan di lini sektor pariwisata, Pemerintah Pusat menetapkan status pariwisata Danau Toba menjadi Objek Wisata Super Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. 

Untuk membangun pariwisata tersebut Presiden Jokowi beserta para menterinya telah menggelontorkan Triliunan rupiah (Terkonfirmasi dari Basar Simanjuntak/Direktur Pemasaran BPODT anggaran hanya terserap Rp 1 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur dan pariwisata di wilayah sekitaran Danau toba termasuk Kabupaten Samosir).

Namun hal tersebut tidak selaras dengan pemerintahan Kabupaten Samosir. Pada 14 Oktober 2017 di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi di Huta ginjang Kabupaten Taput, saat sesi tanya jawab dengan insan wartawan, Presiden Jokowi menanyai bupati masing-masing kabupaten sekawasan danau Toba terhadap kesediaan lahan yang disediakan para Bupati terhadap BPODT yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata yang akan dikerjakan oleh BPODT yang dipimpin Arie Prasetyo. Pertanyaan tersebut juga diajukan pada Bupati Samosir Rapidin Simbolon.

Pada peristiwa di Huta ginjang Kabupaten Taput itu, kepada Presiden Jokowi, Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan akan menyiapkan lahan 150 Ha untuk BPODT yang berguna untuk dijadikan lokasi Pariwisata Internasional sesuai yang diharapkan Pemerintah Pusat. 

Namun setelah 2 tahun berselang, di saat wartawan utamanews mengkroscek lokasi 150 Ha yang dimaksud hingga 16 Februari 2020, wartawan utamanews tidak dapat menemukan lahan yang dijanjikan Bupati Samosir pada Presiden Jokowi.

Hal ini juga sudah dikonfirmasi melalaui aparat ASN Pemerintahan Pemkab Samosir yang namanya tidak ingin disebut, dimana Pemkab Samosir tidak memiliki lahan seluas 150 Ha yang dimaksud.

Sampai Kapan janjinya pak Bupati?