Rabu, 16 Okt 2019 07:57
  • Home
  • Politik
  • DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Delta Sihombing
Selasa, 17 Sep 2019 19:27
Humas DPRD Sumut
Solidaritas mahasiswa anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut untuk mendukung revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/9/2019), resmi mengetok palu tanda disetujuinya hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Fahri Hamzah.

Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 ini.

Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Joko Widodo melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.


"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.

Dia menyampaikan tindak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah berpandangan perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Sejumlah pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK, yakni:

1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.


2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1x24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota KORPRI sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-undang.

"Atas nama Presiden kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan Anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini," kata Yasonna.

Empat fraksi, yakni Gerindra, PKS, PPP dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan terkait revisi UU KPK. Umumnya menyangkut keberadaan dewan pengawas yang harus dipastikan berdiri independen.
 
Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:Revisi UU KPK
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 03 Okt 2019 03:03

    Menyangkut Urgensi, Revisi UU KPK Panen Dukungan

    Dukungan terhadap revisi UU KPK tengah berdatangan. Undang-Undang yang telah berjalan selama 17 tahun ini telah usang dan memerlukan pembenahan di berbagai pasalnya agar mampu memperkuat kinerja KPK k

  • Jumat, 27 Sep 2019 21:47

    Tokoh Masyarakat Sumut Dukung Revisi UU KPK

    Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema)

  • Selasa, 24 Sep 2019 16:24

    Mahasiswa Sumut Pengawal Revisi UU KPK Aksi Dukung Komisioner Terpilih

    Seratusan mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Revisi UU KPK dan Hasil Seleksi (AMPUH) melakukan aksi unjuk rasa di bundaran tugu SIB, jalan Gatot Subroto,

  • Senin, 23 Sep 2019 15:13

    Menanggapi Aksi Dukung Revisi UU KPK, DPRD Sumut: "Setujukah Kalian KPK Jadi Lebih Baik?"

    Kita tidak mau KPK diisi oleh orang-orang yang mahir berpolitik praktis. KPK harus bersih dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Agus Rahardjo dan Saut Situmorang silahkan mundur dari KPK. Kami

  • Jumat, 20 Sep 2019 17:30

    Mahasiswa Anti Korupsi Untuk Keadilan Dukung Pimpinan KPK Terpilih

    Seratusan Mahasiswa Anti Korupsi Untuk Keadilan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Jum'at sore (20/9/2019) untuk mendukung pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Kor

  • Selasa, 17 Sep 2019 15:27

    Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumut Ajak DPRD Baru Dukung Revisi UU KPK

    Baru sehari dilantik, Selasa (17/9/2019), DPRD Sumatera Utara (Sumut) langsung menerima aspirasi massa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 200

  • Senin, 16 Sep 2019 16:16

    Aksi Long March Mahasiswa Di Medan Mendukung Revisi UU KPK

    Aksi dukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut di kota Medan, Sumatera Utara. Amatan media, setiap hari dalam dua minggu terakhir ini,

  • Minggu, 15 Sep 2019 10:25

    Ratusan Gadis Cantik Aksi Dukung Revisi UU KPK di CFD Kota Medan

    Seratusan gadis cantik mengaku tergabung dalam Srikandi Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi UU KPK di Car Free Day (CFD) lapangan Merdeka kota Medan pada pagi ini. Mereka

  • Sabtu, 14 Sep 2019 16:04

    Dukung Hasil Pansel & Revisi UU KPK, Mahasiswa "Akustik-an" di Titik 0 Kota Medan

    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Korupsi dan Birokrasi (MPKB) Sumut, dipimpin Ade Fitrian Hasibuan, menggelar aksi unjuk rasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002

  • Sabtu, 14 Sep 2019 14:24

    Revisi UU KPK Dari Sudut Pandang Akademis

    Polemik revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan publik. Akademisi pun pro dan kontra terhadap isu ini.Prof. Dr. Budiman Ginting,

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak