Anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat Terancam Di-PAW Karena Tidak Tampak Saat Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja
Binjai (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Aqil
Minggu, 11 Okt 2020 13:31
Masuk dalam daftar nama enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Demokrat yang dianggap tidak patuh pada instruksi DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menerima massa aksi tentang penolakan UU Cipta Kerja di gedung DPRD Sumut, pada Kamis dan Jumat (8-9/10) lalu, Muhammad Andri Alfisah, anggota DPRD Sumut asal Daerah Pemilihan 12 kota Binjai dan kabupaten Langkat, terancam PAW.
Hal itu dikatakan Ketua LSM P3H (Pemerhati Politik, Pemerintahan dan Hukum) Kota Binjai, M Jaspen Pardede, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (11/10). Ia juga menilai bahwa sebagai Kader Partai berlambang Mercy yang duduk di DPRD Sumut, Muhammad Andri Alfisah, seharusnya ikut aktif menjadi penyambung sikap dari instruksi DPP Partai Demokrat dan Ketum AHY.
Baca juga:
"Kepedulian akan nasib buruh atau pekerja dan rakyat, seharusnya membuat dia hadir menunggu di kantor DPRD Sumut. Wajar sekali rasanya jika semua agenda anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat tidak dilakukan di luar gedung DPRD Sumut pada hari Kamis dan Jumat lalu," ucap M Jaspen Pardede, sembari mengaku prihatin dengan sikap anggota DPRD Sumut Dapil Binjai-Langkat yang mangkir dan dianggap tidak peka dalam mengurusi kondisi buruh yang butuh pendampingan anggota Legislatif.
Tidak hanya itu, lanjut Jaspen Pardede, masyarakat tentunya akan menilai terkait instruksi Ketum AHY, yang diabaikan oleh Kadernya sendiri di daerah dengan tidak ikut aktif menerima tokoh atau perwakilan masyarakat, perwakilan buruh/pekerja yang datang menyampaikan aspirasinya untuk menolak UU Cipta Kerja di gedung DPRD Sumut.
"Maka, sangat wajar jika mereka, enam orang anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat itu terancam PAW, termasuk Andri Alfisah yang merupakan Putra Walikota," ujar Jaspen Pardede meakhiri pembicaraannya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, HM Sajali, berjanji akan segera menyurati DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, terkait hal tersebut di atas.
"Kita akan menyurati DPD Partai Demokrat Sumut, untuk memerintahkan Andri Alfisah agar mendukung pasangan Berjamaah pada Pilkada Kota Binjai tahun 2020, dalam kegiatan Kampanye sampai mendekati minggu tenang. Sebagai Kader kita wajib patuh dengan perintah Partai, karena pasangan Berjamaah diusung oleh Partai Demokrat," tegas HM Sajali, saat dikonfirmasi awak media di kediamannya, Jalan Samanhudi, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Minggu (11/10) Pagi.
Sebelumnya, diketahui telah terjadi gelombang aksi masa yang besar yang mendatangi DPRD Sumut pada Kamis dan Jumat lalu. Namun, pada saat itu diketahui hanya ada 3 anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat yang ada di gedung DPRD Sumut, yaitu Armyn Simatupang, Anita Lubis dan Parlaungan Simangunsong.
Sedangkan enam nama lainnya seperti Santoso, Tondi Roni Tua, Edward Zega, Tangkas Manimpan Tobing, Saut B Purba dan Muhammad Andri Alfisah, tidak terlihat dalam dua hari tersebut saat perwakilan masyarakat, mahasiswa, buruh/pekerja menyambangi gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasinya.
Partai Demokrat merupakan salah satu Parpol yang menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
