Isu komunis muncul dan berkembang, antara lain disebabkan sejumlah hal, pertama, faktor ideologi. Ideologi tidak pernah mati termasuk ideologi komunis. Pasca Orba ada kekosongan dalam wacana dan praksis ideologi Pancasila. Hegemoni ideologi seperti masa Orba lemah atau bahkan nyaris tidak ada. 

Kedua, kondisi lingkungan strategis global mengakibatkan terbukanya perang ideologi serta munculnya China sebagai kekuatan militer dan ekonomi yang mengancam dominasi barat. Itu semua terjadi akibat kekhawatiran atas China dan sekutunya akan menjadi kekuasaan adikuasa baru. Di samping itu, belum tuntasnya penyelesaian para korban peristiwa G 30 S/PKI dilihat dari persepsi HAM serta adanya desakan nasional dan internasional atas penyelesaian kasus pelanggaran berat di Indonesia termasuk terhadap korban 1965, karena reformasi memungkinkan korban 1965 menuntut hak yang selama ini terabaikan. 

Ketiga, faktor politik. Pemanfaatan isu komunis sebagai manuver politik oleh berbagai kelompok (khususnya kelompok Islam politik). Isu komunis digunakan untuk menekan Presiden Jokowi dan pemerintah yang dikaitkan dengan propaganda adanya komunis gaya baru dan pengaruh China dalam hubungan antar negara. 

Tiga faktor tersebut dikemukakan Dr. Muhammad AS Hikam, APU., dalam diskusi publik bertema "Kebangkitan PKI : Isu Atau Realitas?" di Jakarta, Rabu (14/6). 

Dr. M. Hikam juga menambahkan bahwa kapitalisasi isu komunis pada Pileg dan Pilpres 2019 akan digunakan oleh lawan politik Presiden Jokowi. 

"Dalam hal ini, kelompok Islam politik, akan menggunakan isu tersebut, bahkan kelompok Islam politik akan berusaha keras mempengaruhi TNI untuk menjadi kawan seperjuangan dengan menggunakan ancaman komunis gaya baru," tuturnya.

 

Menurut mantan Menristek di era Presiden Gus Dur ini, implikasi strategis akan isu kebangkitan PKI menjadi lahan yang sangat penting bagi kelompok Islam politik. "Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap tegas namun terukur terhadap isu-isu kebangkitan PKI," katanya.

Menurut AS Hikam yang juga dosen di Sesko TNI ini, sejarah membuktikan bahwa PKI sudah melakukan gerakan sebanyak 3 kali, yakni tahun 1926, 1948, dan 1965. "Dan semua itu sudah dibubarkan pemerintah melalui TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 yang sampai saat ini masih berlaku," pungkasnya.

Sementara itu, Tubagus Hasanuddin mengatakan PKI menjadi aktor penting dalam Gerakan 30 September 1965 yang kemudian ditumpas. "Sedangkan di PDI sendiri apakah ada anak PKI? Jawabannya ada, karena yang bersangkutan mengakuinya, namun di partai lain apakah ada? jawabannya banyak, tapi tidak mau mengaku," ungkapnya. 

 

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa peluang kebangkitan PKI di Indonesia sendiri sudah ditutup dengan 3 peraturan yang sudah dibuat. 

"Kebangkitan komunisme itu realitas atau isu, maka jawabannya adalah komunis tidak populer menjadi gerakan perjuangan, karena relatif tergerus dengan perkembangan ekonomi. Di samping itu, cenderung menimbulkan perlawanan karena sistem komunis erat dengan otoriteranisasi. Ideologi komunis dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan negara dalam mensejahterakan rakyat. Walaupun ada kemungkinan muncul, tapi dengan situasi saat ini, tidak memungkinkan," tukasnya. 

Lebih tegas lagi, Asvi Warman Adam, pakar sejarah LIPI, mengatakan, isu kebangkitan PKI adalah omong kosong.