Dalam amanatnya, Kapusjianstralitbang TNI menyampaikan bahwa masih ada permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah NKRI, khususnya di wilayah pertahanan. Pengelolaan wilayah pertahanan adalah hal yang sangat penting, karena menyangkut kedaulatan negara.

Menurut Kapusjianstralitbang TNI, ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 serta Permenhan Nomor 22 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan RRWP, maka TNI berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) TNI kepada matra Darat, Laut dan Udara, yang diharapkan akan mampu mewujudkan data wilayah pertahanan TNI yang valid dan dapat disinergikan dengan RTRW nasional.

“Pada FGD ini diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah, sehingga hasilnya dapat bermanfaat dan mendukung dalam pembuatan kajian untuk menghasilkan strategi TNI dalam rangka terwujudnya RRWP TNI dalam rangka mendukung pertahanan Negara,” katanya.