Namun, dari 1.400 WBP yang berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, hanya sekitar 50 persennya saja yang bisa menggunakan hak pilihnya. 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Langkat, Parlindungan Siregar, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (14/2). 

"Kegiatan pemilihan Presiden dan Legislatif di Lapas Narkotika Langkat ini dilaksanakan dengan jumlah WBP 1.400 orang," ujar Parlindungan.

"Tapi ada sekitar 50 persen warga binaan tidak memiliki hak pilihnya karena domisili dan dapil yang berbeda dengan tempat tinggalnya," sambungnya. 

Selanjutnya, tutur Parlindungan Siregar, dari 50 persen yang dimaksud tersebut, juga terdapat warga binaan yang tidak memiliki tanda pengenal atau KTP.

Menurut Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, sebut Parlindungan, WBP masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tetap harus melampirkan KTP asli sebagai persyaratannya.

"Persyaratannya untuk memilih adalah warga binaan harus memiliki atau membawa KTP. Sementara kita ketahui warga binaan yang sedang menjalani pidana di lapas, banyak yang tidak memliki KTP," ujar Parlindungan. 

Akibatnya, ungkap Parlindungan, banyak warga binaan yang kehilangan hak pilihnya untuk memilih presiden dan legislatif. Meski demikian, bagi warga binaan yang memiliki hak pilihnya tetap antusias mengikuti Pemilu. 

"Antusiasme WBP sangat tinggi, cuma ada terkendala mengenai masalah administratif itu tadi. Di sini juga kita ada empat TPS," ujar Parlindungan.

Sementara dari informasi yang diperoleh, di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, dihuni warga binaan yang hampir rata-rata bukan warga binaan yang berdomisili di Kabupaten Langkat.