Dalam putusan sela, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Labuhanbatu untuk mengelar pemungutan suara ulang (PSU) jilid dua Pilkada Labuhanbatu di dua TPS yakni TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan yang sebelumnya juga MK telah memutuskan PSU jilid satu 24 April 2021 lalu di 9 TPS pasca Pemilihan kepala Daerah Labuhanbatu 9 Desember 2020.

Menyoroti keputusan sela Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid dua Pilkada Labuhanbatu yang akan dilaksanakan di TPS 007 dan TPS 009, Pengiat Anti Korupsi Sekjen LSM Corruption Indonesia Fuctionary Observation Reign "CIFOR", Ismail Alex MI Perangin-Angin menilai "Pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak profesional."

"Akibat ketidak profesionalan para pihak penyelenggara menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan terkesan menghambur-hamburkan uang negara hingga mencapai milyaran rupiah," Kata Ismail

Lanjut Ismail Alex MI Perangin-Angin, Karena terbukti tidak profesionalnya Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten tidak layak dilibatkan lagi dalam penyelenggaran PSU jilid dua di TPS 007 dan TPS 009 sebagaimana yang di perintahkan MK.

"Penyelenggaraan PSU jilid dua di Kabupaten Labuhanbatu harus diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara begitu juga pengawasannya dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DKPP semestinya sudah bisa menganti Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu," Tukas Ismail Alex di Rantauprapat.