Sejumlah laporan dari berbagai pihak menyebutkan adanya dugaan praktik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam kampanye sehingga masyarakat pun berpotensi menjadi sasaran intimidasi politik.

Dengan meningkatnya tensi politik dan dugaan kecurangan yang kian marak, perhatian publik kini tertuju pada tindakan apa yang akan diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Apalagi, dugaan kecurangan ini tentunya dapat memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan beberapa aktivis demokrasi dan tokoh masyarakat menyerukan perlunya pengawasan yang ketat dari Bawaslu agar Pilkada berjalan dengan adil dan demokratis. Sebab perbuatan curang tentunya dapat mencederai proses demokrasi di negara kita. 

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Lembaga pengawas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Serentak, harus bekerja ekstra keras serta dituntut untuk jeli guna menyikapi berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon maupun tim yg di tunjuk oleh paslon. 

Bukan tidak mungkin di berbagai daerah yang ikut melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan serentak, muncul adanya dugaan pelanggaran oleh lembaga atau institusi yang seharusnya bersikap netral, bisa saja mendapat tekanan dari pihak tertentu agar mendukung salah satu pasangan calon.

Seperti yang terjadi pada Jumat (18/10) di Kota Binjai. Tampak Paslon nomor urut 04 di Pilkada Binjai (Amir Hamzah - Hasanul Jihadi) menggelar kampanye tatap muka di kediaman salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprovsu berinisial YI, yang beralamat di di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

Bahkan dalam video yang beredar serta diposting di group What'sApp, tampak anak anak yang kegirangan karena menerima uang yang dibagi bagikan oleh calon yang dimaksud. 

Kegiatan tersebut pun menjadi sorotan banyak orang. Sebab ASN yang seharusnya bersikap Netral, malah terang terangan memposting video dan mendukung salah seorang Paslon. Apalagi anak anak pun ikut terlibat didalamnya dengan menerima sejumlah uang. 

Menyikapi hal tersebut, awak media pun melakukan konfirmasi kepada Ketua Bawaslu Kota Binjai, M. Yusuf Habibi S. Sos. Pria yang akrab dengan awak media ini pun mengatakan akan segera menelusuri, "yang pasti setiap Paslon yang hendak melakukan Kampanye maka harus mengirim surat pemberitahuan ke Polres, yg harus di tembuskan kepada KPU dan Bawaslu (sesuai dengan aturan kampanye di PKPU 13 Tahun 2024), Kami belum bisa memastikan tentang apapun yang berkaitan dengan yg di informasikan (Dugaan Pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu Paslon), begitupun kami akan menindaklanjuti dengan memulai untuk menelusuri informasi tersebut," ungkap Habibi, Senin (21/10). 

Pun begitu, sebut Habibi, bila ada laporan atau informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu Binjai akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang ada. 

"Sebagai lembaga pengawas, kami tentunya berharap Pemilihan serentak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, sehingga demokrasi di negara kita khususnya di Kota Binjai dapat berjalan dengan baik," tegas Habibi.

Sebagai Ketua Bawaslu Kota Binjai, M. Yusuf Habibi pun mengajak masyarakat dari seluruh elemen serta setiap unsur lembaga serta stakeholder, untuk bersama sama mengawal dan ikut mengawasi jalannya proses Demokrasi.

Dirinya juga berharap, jelang Pemilihan serentak 2024, Kota Binjai tetap aman dan damai serta kondusif. "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu," demikian tutup Habibi diakhir ucapannya.