Kamis, 19 Sep 2019 12:29
  • Home
  • Opini
  • Papua Barat Bagian NKRI, Sudah Final

Papua Barat Bagian NKRI, Sudah Final

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Edward Krei, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta
Rabu, 21 Agu 2019 03:21
@art_suka
Perahu Pustaka Papua Barat
Pada 6 Agustus 2019 lalu, Benny Wenda menyempatkan diri untuk bertemu dengan Perdana Menteri Solomon Islands, Hon. Manaseh Sogavare di Kantor Perdana Menteri Solomon Islands di Honiara.

Selain itu, dirinya juga bertemu dengan pimpinan oposisi pemerintah Solomon Islands, Hon Mathew Wale.

Ia juga didampingi oleh NCD Governor Port Moresby PNG, Hon Powes Parkop. Hon Powes Parkop mengatakan bahwa perjalanan pertemuan tersebut merupakan kampanye kemerdekaan Papua untuk ke level berikut demi masa depan yang makmur dan damai.

Setelah pertemuan tersebut, kelompok oposisi membuat surat kepada pemerintah Solomon Island untuk memberikan dukungan terhadap Isu di Papua.

Mr Wale yang sebelumnya menjadi kandidat PM Solomon Islands meminta agar Perdana Menteri untuk bergabung dengan pemerintah Vanuatu dalam memperjuangkan dorongan di tingkat regional untuk forum Pulau Pasifik guna mengambil sikap yang lebih kuat dalam masalah menghadapi Indonesia.

Masalah tersebut kabarnya disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu yang memberi catatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat meningkat sehingga pihaknya akan memastikan bahwa resolusi yang ada yang disahkan sebelumnya oleh Forum Kepulauan Pasifik agar diperkuat.

Kepulauan Solomon dan lainnya dapat mengambil peran dalam memberikan tekanan pada Indonesia untuk memungkinkan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat melalui Forum Kepulauan Pasifik. Namun Dukungan dari Kepulauan Solomon tampaknya sebatas pada dukungan akan Isu HAM, Bukan kepada kemerdekaan Papua Barat.


Nyatanya tidak semua rekan- rekan sesama anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) memberikan dukungan atas kemerdekaan Papua Barat. Karena kondisi politik domestik dan intervensi Indonesia di kawasan Pasifik turut mempengaruhi sikap mereka.

Pada 2018 lalu, pertemuan MSG pada Februari 2018 di Port Moresby menyatakan bahwa pendaftaran ULMWP sebagai anggota MSG akan diproses di bawah pedoman baru mengenai keanggotaan organisasi tersebut.

Menanggapi itu, Indonesia meminta agar MSG menghormati kedaulatannya bagi Indonesia, dimana Isu Papua merupakan urusan dalam negeri. Tapi Benny Wenda saat itu menyatakan bahwa Papua adalah Isu Melanesia, yang mesti dituntaskan oleh orang- orang Melanesia, dan Indonesia bukan Melanesia.

Sebaiknya Beny Wenda menghentikan upayanya dalam gerakan separatisnya, karena secara historis Provinsi Papua dan Papua Barat sudah final menjadi bagian dari wilayah NKRI.

Jika kita flashback pada tahun 1962 bendera Belanda diturunkan dari wilayah Papua Barat dan sebagai gantinya dikibarkanlah bendera Indonesia Merah Putih berdampingan dengan bendera PBB pada bulan Februari 1963.


Sekjen PBB akhirnya menuju Jayapura untuk memperjelas bahwa PBB akan menjamin kelancaran proses alih kekuasaan dari Untea kepada Pemerintah Indonesia. Sebab pedoman integrasi  Papua 1 Mei 1963 maupun hasil PAPERA 1969 yang melahirkan resolusi PBB 2405.

Hasil Papera tersebut akhirnya disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2505 pada 19 November 1969, yang artinya Papua telah kembali ke Pangkuan Indonesia dan sudah didukung penuh oleh masyarakat Internasional PBB.

Kebijakan pemerintah RI terhadap status Papua di tinjau dari Hukum Internasional sudah final yaitu, Papua dan Papua Barat merupakan begian dari wilayah NKRI. Mengingat ketika proses berintegrasinya hukum Internasional ke dalam hukum Nasional.

Oleh karena itu hukum Internasional tersebut juga harus menghormati hukum Nasional suatu negara, termasuk Indonesia dalam hal ini.

Pada 2017 silam, Pemerintah Inggris melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengungkapkan, bahwa kebijakan Pemerintah Inggris jelas mendukung persatuan Indonesia dan Papua sudah mutlak menjadi bagian dari NKRI.

Meski Benny Wenda meminta suaka ke negara Inggris, namun Moazzam Malik secara pribadi telah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Oxford kalau pemerintah pusat Inggris mendukung persatuan Indonesia dan pihaknya akan melawan kampanye atau permintaan kemerdekaan Papua.

Kabar menyedihkan bagi Beny Wenda adalah, pada pertengahan Juni lalu salah satu panglima tinggi OPM, Telangga mengaku keluar dari OPM karena prihatin dengan kondisi keluarganya. Ia merasa selama bergabung dengan organisasi separatis tersebut tidak memiliki jaminan hidup terutama untuk keluarganya.

Ia dan ketiga mantan anggota OPM yang lain telah menandatangani ikrar kembalinya dirinya ke bumi nusantara sebagai bagian dari NKRI.
T#g:NKRIPapua Barat
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Sabtu, 07 Sep 2019 09:07

    Panglima TNI Tatap Muka Bersama Tokoh-Tokoh Lintas Agama Papua

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., melaksanakan tatap muka bersama sejumlah Tokoh-Tokoh Lintas Agama dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai, bertempat di Hotel Sahid, Entrop, Papua, Jum

  • Kamis, 05 Sep 2019 07:25

    Gabungan Berbagai Aktivis Minta Organisasi Jaringan Asing Pendukung Referendum Papua Dibubarkan

    Ratusan massa tergabung  dalam Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, DPP BIMA dan Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden & Kedaulatan NKRI mendesak organisasi atau pihak-

  • Jumat, 30 Agu 2019 06:50

    Harga Mati, Papua Bagian Integral NKRI

    Tampaknya kerusuhan yang terjadi di Papua tempo hari dirasa makin meluas dan melebar kemana-mana. Bahkan, berita terbaru menyebutkan kerusuhan kembali terjadi lagi di Jayapura. Melihat kondisi semacam

  • Senin, 02 Sep 2019 03:02

    Tolak Isu Rasialisme, Papua Bagian Integral NKRI

    Kerusuhan akibat tindakan rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya ternyata berdampak negatif terhadap keamanan di Papua secara umum. Sekelompok massa yang awalnya berjalan damai berakhir dengan k

  • Minggu, 01 Sep 2019 03:01

    Peran Anak Muda Menolak Konsep NKRI Bersyariah

    Ijtima Ulama 4 menghasilkan konsep NKRI Bersyariah, konsep tersebut jelas sangat tidak diperlukan, karena Indonesia sudah memiliki ideologi Pancasila. Sehingga Ideologi- ideologi lainnya tidak bisa di

  • Selasa, 13 Agu 2019 09:13

    Dihadiri Ketua Adat Suku Moi, Ephorus HKBP Resmikan HKBP Nazaret Sorong

    Kita itu berada dalam satu perahu, seperti yang dikatakan Kristus, "Pergilah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu".

  • Sabtu, 17 Agu 2019 03:17

    Mari Ramai-Ramai Menolak NKRI Bersyariah

    Ijtima' Ulama 4 dalam salah satu keputusannya seakan menuntut terwujudnya konsep NKRI Bersyariah. Hal tersebut tentu juga bisa saja menimbulkan kontroversi dan melakukan penentangan atas keputusa

  • Kamis, 28 Mar 2019 03:28

    Hoax yang Tak Kunjung Reda Mengancam Suksesnya Pemilu 2019

    Ada banyak faktor yang membuat hoax atau berita bohong di Indonesia tak kunjung reda meski beberapa kalangan telah memunculkan gerakan-gerakan yang mendeklarasikan untuk melawan hoax. Salah satu penye

  • Minggu, 17 Feb 2019 22:17

    Dandim 0824 Jember Hadiri Pengajian dan Do'a Bersama Untuk Keberkahan NKRI

    Komandan Kodim 0824 Letkol Inf Arif Munawar menghadiri pengajian akbar Pengajian Luapan Rindu, Cinta Rasulullah Dan Semangat Mengaji Ar Qur'an Untuk Keberkahan NKRI yang dihadiri oleh Al Habib Ah

  • Jumat, 21 Des 2018 11:21

    Mengulas Diksi "Indonesia Punah" ala Prabowo

    Menjelang akhir tahun 2018, Prabowo tampak disibukkan dengan berbagai agenda untuk bertemu dengan para kadernya. Beberapa kalimat yang ia lontarkan kerap membuat geger hingga menjadikan hal tersebut s

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak