Kamis, 22 Agu 2019 17:18
  • Home
  • Opini
  • Mengawal Pemerintahan Secara Proporsional

Mengawal Pemerintahan Secara Proporsional

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rahmat Kurniawan, pengamat sosial politik
Minggu, 11 Agu 2019 03:11
@DPR_RI
Tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI tinjau pembangunan bandara Pattimura, Ambon.
Ketegangan politik yang diakibatkan oleh Pilpres telah berakhir dengan pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subanto. Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung santai, akrab dan tidak menunjukkan raut dendam sama sekali.

Namun ternyata pertemuan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kekuatan oposisi yang akan mengawal pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin selama 5 tahun kedepan.

Pertanyaan tersebut muncul karena terdapat dugaan bahwa beberapa partai pendukung Prabowo dalam Pilpres memiliki kecenderungan ingin ikut menikmati kue kekuasaan dengan cara bergabung ke pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin.

Sejauh ini baru Partai Keadilan Sejahtera-lah yang terang- terangan memposisikan partainya sebagai oposisi.

Sinyal- sinyal politik juga telah menjadi tontonan yang menarik, dengan adanya serangkaian pertemuan para pemimpin partai politik dengan Presiden Jokowi. Partai Amanat Nasional ternyata masih terbelah antara pendukung Zulkifli Hasan dengan simpatisan Amien Rais. Partai Gerindra juga terpecah antara yang pro dengan koalisi pemerintah dan yang memberikan reaksi negatif terhadap rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi.


Padahal dengan atau tanpa tambahan dukungan dari eks rivalnya saat Pilpres 2019, Koalisi Indonesia Kerja sebenarnya sudah cukup kuat untuk menopang pemerintah presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024.

Koalisi Indonesia Kerja diperkirakan telah mengantongi 60,8 persen dari total kursi parlemen, sedangkan koalisi rivalnya diprediksi menguasai 39,2 persen kursi sisanya. Tambahan anggota koalisi tentu akan membuat posisi presiden Jokowi makin digdaya. Namun dampak negatifnya adalah, oposisi akan sangat lemah. Oposisi yang tidak kuat berdampak pula terhadap check and balances yang tidak akan berjalan dengan baik. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut tidak akan menguntungkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak dipungkiri, memang kekuasaan adalah sesuatu yang selalu menggiurkan, namun kekuasaan tanpa adanya kontrol tentu akan membuat rakyat susah. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan bahwa oposisi diperlukan dalam berdemokrasi.

Mari kita tengok Indonesia pada dekade 1950-an, dimana oposisi di Indonesia pernah mengalami masa keemasan dimana pemerintah dikontrol dengan ketat. Namun hal tersebut juga terdapat sisi negatifnya, yakni program- program strategis pemerintah banyak yang kena macet karena dijegal parlemen, sehingga pembangunan terhambat. Oleh karena itu, kemudian peran oposisi dibuat tidak produktif alias mandul.


Yang menjadi petaka adalah, pengebirian opossi tersebut berlangsung hingga zaman orde baru. Hal tersebut benar- benar menunjukkan jalannya demokrasi yang tidak sehat karena pemerintah menjadi tidak terkontrol, dan cenderung melahirkan rezim diktator.

Kita tentu tahu bahwa rezim kediktatoran saat itu benar- benar tidak sehat, seperti media massa yang diawasi ketat dan dikontrol penuh pemerintah, sehingga pers tidak bebas dalam menyiarkan berita. Jika ada lembaga pers yang memberitakan sesuatu yang kontra dengan pemerintah saat itu, maka bersiap- siaplah media tersebut akan dibredel.

Singkatnya peran oposisi merupakan peran yang penting, agar pihak oposisi dapat mengkoreksi jalannya pemerintahan. Berkaca dari negara maju, peran oposisi justru sangat berwibawa dan dihormati.

Apalagi jika pihak oposisi menyesuaikan sikapnya dengan budaya timur, dimana kritik terhadap pemerintah disampaikan secara konstruktif bukan dengan makian, fitnah atau hujatan. Serta politik untuk saling menghargai dan berbudaya.


Dengan adanya oposisi maka demokrasi di suatu negara akan lebih berharga dan berwibawa. Oposisi bukan berarti bagian dari kelompok yang terbuang, namun bagian dari partnership pemerintah untuk senantiasa membangun bangsa yang berkarakter.

Konkritnya proses demokrasi akan berjalan dengan baik jika terdapat pihak oposisi yang sehat. Jika Oposisi sepi peminat, maka demokrasi dinilai akan berjalan buruk.

Kita tentu memiliki harapan agar seluruh partai tidak lantas tergoda untuk berebut masuk ke dalam kabinet Jokowi- Ma'ruf. Bagaimanapun juga oposisi yang kuat dan memadahi tetaplah dibutuhkan, karena oposisi adalah kedudukan yang mulia, dan partai- partai politik yang teguh memilih opsi tersebut berarti telah memberikan sumbangan positif bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Oposisi bukanlah musuh bagi pemerintah, oposisi memiliki peran dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga roda demokrasi di Indonesia tidak akan macet karena terdapat pihak yang menyeimbangkan.
Editor: Iman

T#g:Rekonsiliasi
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Rabu, 31 Jul 2019 19:31

    Tokoh Pendukung 01 dan 02, Aktifis dan Mahasiswa Sumut Bicara "Rekonsiliasi"

    Menyikapi dinamika politik tanah air, Rumah Konstituen menggelar kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema: "Menatap Indonesia Pasca Pilpres 2019: Urgensi Rekonsiliasi bagi Keberlanjutan pem

  • Selasa, 16 Jul 2019 11:16

    Pentingnya Kampanye Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019 Oleh Generasi Muda dan Media

    Pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, bangsa ini menggelar suatu agenda besar dalam penyelenggaraan demokrasi. Pada hari tersebut lebih dari 187 juta pemilih baik di dalam negeri atau luar negeri untu

  • Kamis, 11 Jul 2019 10:11

    Usai Pilpres, Masyarakat Minta Rekonsiliasi Sesuai Rambu-rambu Aturan

    Kurang dari sebulan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan presiden-wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, sikap politik di tataran masyarakat Sumatera Utara, khu

  • Senin, 10 Jun 2019 03:10

    Badai Pasti Berlalu

    Pemilu 2019 masih meninggalkan sisa yang belum tuntas. Kita berharap badai kegaduhan dan ketegangan terkait pemilu 17 April 2019 segera berlalu. Masalah republik ini bukan hanya Pemilu. Masih banyak p

  • Kamis, 16 Mei 2019 17:26

    Pemuda Muhammadiyah Sumut Imbau Semua Elemen Anak Bangsa Menahan Diri

    Basir Hasibuan M.Pd., Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, menghimbau semua elemen anak bangsa untuk menunggu keputusan KPU 22 Mei nanti."Bagaimana pun (KPU) itu lembaga yang sah secara hukum", t

  • Rabu, 15 Mei 2019 04:15

    HIMMAH Tebing Tinggi Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Sebelum dan sesudah Penetapan Hasil Pemilu

    Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebing Tinggi mengajak segenap kader, simpatisan dan Masyarakat Kota Tebing Tinggi menjaga kondusifitas dan menciptakan suasana yang penuh kesejukan dalam

  • Senin, 13 Mei 2019 14:13

    Danramil Patrang himbau semua pihak jaga persatuan dan kesatuan

    Camat Patrang Rofiq Sugiharto, Komandan Koramil (Danramil) 0824/01 Patrang Kapten Inf Sumaryono, Kapolsek Patrang diwakili oleh Aiptu Elfianto, Lurah Bintoro dan para Ketua RW, Ketua RT se-kelurahan B

  • Rabu, 08 Mei 2019 20:08

    Generasi Muda Masjid Sumut (GMM) Tanggapi Sikap Curiga Pada Penyelenggara Pemilu

    Masyarakat harus memberi kepercayaan penuh kepada KPU seiring selesainya Pilpres dan Pileg 2019.

  • Rabu, 08 Mei 2019 12:18

    Merajut Persatuan Kembali Pasca Pemilu dan Menolak Provokasi yang Memecah Belah Bangsa

    Sang proklamator Bung Karno sekaligus juga adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama telah melahirkan dua ungkapan yang melegenda "Jas Merah" (Jangan sekali kali melupakan sejarah) dan juga ungk

  • Rabu, 08 Mei 2019 03:08

    Kembali Bersatu Pasca Pemilu

    Bangsa Indonesia patut bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019 yang rumit. Rakyat bernapas lega sebab sudah menyelesaikan tugasnya berdemokrasi pada 17 Ap

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak