Sabtu, 05 Des 2020 09:58
KPU
KPU Binjai
  • Home
  • Opini
  • Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

Depok (utamanews.com)
Oleh: Alfisyah Dianasari )*
Kamis, 29 Okt 2020 02:29
Ilustrasi
UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial review langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Omnibus law UU Cipta Kerja bisa memegang rekor sebagai Undang-Undang yang paling banyak diberitakan dan diprotes. Penyebabnya karena banyak orang yang kurang memahami pasal-pasalnya. Juga ternyata mereka hanya terkena berita palsu tentang UU tersebut. Namun tidak mengecek kebenarannya, dan langsung emosi saat berdemo.

Demo menolak omnibus law tak dilakukan hanya sekali, tapi sampai berkali-kali. Padahal setelah unjuk rasa, Presiden Jokowi sudah berpidato untuk meluruskan hoax tentang Undang-Undang tersebut. Juga mempersilakan buruh atau kelompok lain yang protes agar mengajukan gugatan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Setelah dipersilakan mengajukan judicial review, maka ada beberapa orang yang pergi ke MK dan menggugat omnibus law UU Cipta Kerja. Pertama, ada 2 pekerja bernama Ayu Putri dan Dewa Putu Reza. Lalu ada 5 warga sipil yang tak hanya berstatus karyawan swasta, tapi juga mahasiswa dan pelajar. Ada pula  3 warga Papua yang mengajukan gugatan ke MK.


Serikat buruh juga mengajukan gugatan ke MK. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sedang mempersiapkan 2 gugatan tentang omnibus law, khusus klaster ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan, kedua jenis gugatan adalah uji formil dan judicial review. Namun ia masih menunggu sambil mempersiapkan materi gugatan dan melihat situasi.

Kebebasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat untuk menggugat sebuah Undang-Undang langsung ke Mahkamah Konstitusi patut kita apresiasi. Karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak arogan dan tiran, tapi benar-benar menerapkan demokrasi di Indonesia. Kemudahan untuk menggugat memperlihatkan kebijaksanaan Jokowi. Dalam setahun menjabat sebagai kepala negara untuk kedua kalinya, Jokowi menunjukkan tipe kepemimpinannya yang mau mendengar suara rakyat. Saat omnibus law masih dalam proses pembuatan, juga ada masukan dari berbagai pihak. Pun ketika ada yang tidak setuju dengan pasal-pasalnya, boleh langsung pergi ke MK. Tentunya dengan membawa berkas yang lengkap.


Bandingkan dengan masa orde baru. Ketika ada gelombang protes, solusinya adalah peredaran petrus yang menakutkan. Jadi kebebasan untuk menggugat ini menunjukkan bahwa pemerintah sekarang berjalan dengan maju, bukan mundur. Selain itu, Presiden juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat yang dimulai sejak era reformasi. Namun, bebas berpendapat bukan berarti boleh berkata sembarangan. Daripada mereka membuat status di meda sosial dan terjerat UU ITE karena dianggap menghina pemerintah karena tak setuju dengan omnibus law, bukankah lebih baik mengajukan gugatan ke MK? Secara tidak langsung, presiden melindungi rakyatnya dari kemungkinan terburuk.

Izin untuk menggugat omnibus law juga menghindarkan terjadinya demo susulan. Sehingga masyarakat bisa langsung pergi ke MK, alih-alih berunjuk rasa. Sudah lelah berdemo, kepanasan di jalan, malah akhirnya ketularan corona. Bagaikan sudah jatuh lalu tertimpa tangga.

Banyak orang akan terhindar dari bahaya penularan corona dari klaster demo. Karena dari unjuk rasa 6-8 Oktober lalu, sudah ada 12 orang yang menunjukkan hasil reaktif pasca dites rapid. Presiden tentu memikirkan efek jangka panjang dari sebuah keputusan, dan memperbolehkan mereka untuk pergi ke MK bisa mengamankan banyak orang.

Jika Presiden Jokowi memperbolehkan rakyat untuk menggugat omnibus law UU Cipta Kerja ke MK, maka menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang demokratis. Nanti hakim agung yang akan memutuskan, apakah UU tersebut benar merugikan rakyat, atau malah menguntungkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok
Editor: Iman

T#g:Omnibus Law
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Senin, 09 Nov 2020 02:09

    Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

    Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tid

  • Senin, 02 Nov 2020 16:32

    Tuntut kenaikan upah, puluhan massa buruh demo di kantor DPRD Sumut

    Puluhan massa buruh dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sum

  • Sabtu, 31 Okt 2020 02:31

    UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

    DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omni

  • Sabtu, 24 Okt 2020 08:24

    Polrestabes Medan Tangkap Mahasiswa Perusak Mobil Plat Merah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

    Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka pengerusakan satu unit mobil milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, pada saat aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi

  • Kamis, 15 Okt 2020 23:15

    Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kaj

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Senin, 12 Okt 2020 21:32

    Kapolres: Aksi Damai Mahasiswa di Kota Binjai, Disusupi 19 Pelajar

    Aksi unjukrasa damai menuntut dibatalkannya Undang Undang Cipta Kerja yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, yang dilakukan ratusan massa dan tergabung d

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak