Masyarakat Adat Purba Pargodung Tuntut Polisi Tangkap Saut Simamora
DOLOK SANGGUL (utamanews.com)
Oleh: Utama News
Selasa, 14 Mar 2017 08:22
Sekitar lima ratus orang yang tergabung dalam Kesatuan Saroha Sipalakki Purba Pargodung (KSSPP), dipimpin Monang Purba, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Humbahas jalan Siborongborong-Dolok Sanggul, Bukit Inspirasi, Senin (13/3/2017).
Massa membawa spanduk, poster bertuliskan usut, periksa dan Penjarakan Hantus Simamora Kades Sait Nihuta dan Drs. Saut Simamora Ketua KSU Pangalengge Siopat Ama, terkait terbitnya SKPT, izin lingkungan, izin tambang, dsb nya yang menjadi dasar KSU Pangalengge Siopat Ama melakukan penambangan di atas tanah masyarakat adat Purba Pargodung.
Baca juga:
Kembalikan tanah masyarakat adat Purba Pargodung yang dirampas KSU Pangalengge Siopat Ama, Tangkap, Adili dan Penjarakan Drs. Saut Simamora selaku ketua Koperasi Serba Usaha Pangalengge Siopat Ama beserta antek-anteknya yang telah merampas tanah masyarakat adat Purba Pargodung seluas sekitar 3 Hektar. Tangkap Adili Penjarakan Ketua Koperasi KSU Pangalengge Siopat Ama Drs. Saut Simamora. �
Monang Purba dalam orasinya mengatakan bahwa sesuai keputusan MK No.35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan tanah negara. "Tanah adat masyarakat Purba Pargodang di Desa Pakkat Kec. Doloksanggul Kab. Humbahas sudah dikelola selama turun temurun dan sudah mendapatkan pengakuan serta legalitas atas penguasaan dan pengelolaannya oleh Kades, Bupati Kab. Taput, Bupati Kab. Humbahas dan Gubsu. Dari 400 Hektar yang dikelola untuk peternakan pada 1955 berkurang menjadi sekitar 200 Hektar pada 1966 yang hingga saat ini masih dikelola oleh masyarakat adat Puba Pargodung. Namun, pada 2016 sekelompok masyarakat mengatasnamakan KSU Pangalenge Siopat Ama yang diketuai Drs. Saut Simamora berupaya merampas tanah masyarakat adat Purba Pargodang dengan dengan cara memanipulasi objek tanah berdasarkan SKPT yang dikeluarkan oleh Hantus Simamora, yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya izinlingkungan dari Bupati Kab. Humbahas maupun izin tambang dari Gubsu," jelasnya.
Tuntutan massa ditujukan kepada Bupati, Sekda, Dinas Kehutanan, DPRD dan Polres Humbahas, agar jangan tutup mata atas persoalan yang dialami masyarakat Adat Purba Pargodung yang dirampas tanah adatnya oleh KSU Pangalengge Siopat Ama yang diduga kuat diback up oleh salah satu oknum DPRD Kab. Humbahas. "Kembalikan tanah masyarakat adat Purba Pargodung yang dirampas seluas sekitar 3 Hektar oleh KSU Pangalengge Siopat Ama. Buka sekarang juga police line yang dilakukan oleh Polres Humbahas di atas tanah masyarat Purba Pargodung," ujarnya.
Pengunjuk rasa kemudian bergerak ke kantor DPRD Humbahas dan diterima oleh Ketua DPRD Kab. Humbahas Manaek Hutasoit, Amd., Parulian Simamora dan Kapolres Humbahas AKBP Nicolas A Lilipaly, SIK, SH, MSi., di ruang rapat Kantor DPRD Kab. Humbahas .
Dalam pertemuan itu, DPRD Humbahas berjanji akan mempertemukan kedua belah pihak. (ES)
Berita Terkini
Buruh & Tenaga Kerja
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
