Aroma dugaan praktik curang dalam proses tender proyek pemerintah kembali menyeruak di tubuh Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan yang baru direnovasi namun sudah mengalami kerusakan di sejumlah ruang kerjanya. Kantor pemerintahan ini terletak di Jalan AH. Nasution, Kota Medan.

Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) menyoroti renovasi gedung ini yang dilakukan pada tahun 2022–2023 dengan menggunakan anggaran mencapai Rp 2,6 miliar. Pengerjaan renovasi diduga dikerjakan secara asal-asalan hingga mengarah ke tindakan pidana korupsi.

Selain itu, dugaan kecurangan juga terlihat saat tender proyek dilaksanakan, di mana hanya ada satu kontraktor yang melakukan penawaran dari puluhan peserta yang mendaftar.

Sejumlah ruangan di gedung bekas Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan ini sudah mulai rusak. Bahkan, langit-langit pada ruangan juga sudah kopak-kapik.

Jika hujan, gedung ini juga mengalami kebocoran yang parah. Cat pada dinding dalam perkantoran ini juga sudah mulai mengelupas.

Saat memasuki gedung pemerintahan ini seakan uji nyali, sebab bau tak sedap keluar dari dinding yang catnya mengelupas.

Pengerjaan renovasi gedung ini dilaksanakan oleh CV. PK yang beralamat di Kabupaten Langkat. Dugaan terjadinya kongkalikong antara pihak dinas dan pemborong pun mencuat.

Kongkalikong ini diduga terjadi saat tender dilakukan, dengan penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek renovasi tersebut.

Akibatnya, pengerjaan ini malah kopak-kapik karena dugaan korupsi telah terjadi saat proyek dikerjakan.

Selain itu, uang hasil dugaan korupsi tersebut diduga dibagikan kepada oknum-oknum terkait dalam proyek tersebut.

“Kalau benar proyek renovasi Gedung Kantor Dinas Perkim Ciptakaru Kota Medan sudah bermasalah dan kopak-kapik, itu jelas melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” ujar Maruli Harahap, Ketua Jaringan Pemuda Nusantara (JPN).

Menurutnya, hal ini akan menjadi bola panas apabila tidak ditindaklanjuti secara serius karena berdampak mencederai kepemimpinan Rico Waas (Wali Kota Medan).

“Kita sama-sama tahu bagaimana Pak Wali hari ini memulai gerakan meritokrasi di tubuh pemerintahannya agar tercipta pemerintahan yang baik. Jangan sampai atasan menghabiskan tenaganya untuk membangun kota, tetapi hal seperti ini justru membuat usahanya sia-sia,” ujar Maruli Harahap.

Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) dalam permasalahan ini mengambil langkah serius untuk melaporkan dugaan tersebut berdasarkan bukti-bukti temuan yang sudah dikumpulkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera melakukan proses penyelidikan.

Selain itu, JPN juga meminta lembaga-lembaga independen terkait seperti KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk turun tangan melakukan penyelidikan terkait dugaan “skandal” korupsi pada proyek pengerjaan renovasi Gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan.

Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) menegaskan akan terus mengawal proses hukum dugaan korupsi renovasi gedung yang terjadi di Dinas Perkim Ciptakaru Kota Medan tersebut hingga tuntas. Organisasi ini menilai penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bertindak profesional, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Menurut JPN, pengusutan perkara ini bukan semata persoalan hukum, tetapi juga ujian nyata komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Organisasi ini memastikan akan terus menyampaikan perkembangan kasus kepada masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Ciptakaru Jhon Lase ketika dikonfirmasi mengenai hal ini enggan memberi jawaban. Berulang kali pesan singkat WhatsApp dikirim, Jhon Lase tetap tidak memberikan tanggapan.