Kebijakan Plt Gubernur H. Gatot Pujo Nugroho memutasi 15 orang pejabat eselon 2 pemprovsu menuai kritik dari Mahasiswa yang menamakan dirinya Dewan Penyelamat Sumatera Utara. Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut melakukan aksinya di depan gerbang Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. Diponegoro Medan. Namun Kepolisian yang terlihat sudah siaga dari pagi segera menutup pintu masuk kantor Gubernur dengan kawat berduri sehingga massa melakukan aksinya di badan jalan Diponegoro sehingga lalu lintas seketika menjadi macet total.

Tongam Fredy Siregar, Koordinator Lapangan dalam orasinya menyatakan bahwa "Plt Gubernur telah berulang kali melakukan pelecehan terhadap Menteri Dalam Negeri, dengan tetap melaksanakan mutasi meskipun Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran nomor 800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 yang melarang Gubernur dan bupati/walikota melakukan mutasi, penonaktifan ataupun merubah pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dalam kurun waktu 6 bulan menjelang Pemilukada". Tongam juga menyatakan "ada apa dengan Gatot? Apalagi berkembang opini di tengah masyarakat bahwa Plt Gubernur dan kroninya menarik uang dalam jumlah besar dari para Pejabat Baru yang jumlahnya ditengarai mencapai Puluhan Miliar rupiah".

Dalam tuntutannya Dewan Penyelamat Sumatera Utara menyatakan agar Polda, Kejati, KPK dan aparat penegak hukum lainnya termasuk Panwaslu memeriksa Gatot Pujo Nugroho atas dugaan memperjual belikan jabatan dan mengevaluasi jabatan Plt Gubernur karena berulangkali mengangkangi Keputusan Mendagri.

Massa DPSU selanjutnya melanjutkan aksinya ke DPRDSU dengan tuntutan yang sama. Kembali terlihat bentangan kawat berduri yang menyambut pengunjuk rasa sehingga harus melaksanakan aksinya di badan jalan Imam Bonjol. Akankah suara mahasiswa didengar pemangku kewenangan di negeri ini atau berlalu dibawa angin (Allahualam). Erick