Pj Wali Kota Tebing Tinggi Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah se-Indonesia
Tebing Tinggi (utamanews.com)
Oleh: Sulaiman
Senin, 26 Des 2022 19:56
Muhammad Dimiyathi, S.Sos.,M.TP. bersama Danramil 13/TT Kapt. Inf. Yudi Candra, Kabag Ren. Kompol. Adji Makno mewakili Kapolres, Juanda Panjaitan mewakili Kajari mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos.,M.TP. bersama Danramil 13/TT Kapt. Inf. Yudi Candra, Kabag Ren. Kompol. Adji Makno mewakili Kapolres, Juanda Panjaitan mewakili Kajari mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah se-Indonesia guna mengevaluasi penyerapan anggaran daerah, khususnya realisasi belanja, dan realisasi pendapatan masing-masing pemda, Senin (26/12/2022) secara daring di ruang aula Balai Kota.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jend. Pol.(Purn.) Muhammad Tito Karnavian secara daring dari ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri Jakarta ini diikuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah kota se-Indonesia.
Baca juga:
Dalam rakor tersebut, Mendagri menyampaikan 10 besar pemerintah kota yang mencapai tingkat realisasi pendapatan tertinggi se-Indonesia, yaitu Kota Banjarbaru, Samarinda, Bontang, Denpasar, Madiun, Kediri, Batu, Tanjungpinang, Magelang dan Tangerang Selatan.
“Ini pendapatannya di atas 100 persen semua,” ujar Mendagri.
Mendagri juga meminta Dirjen Keuda Kemendgari, untuk mencari tahu apa resep Pemda, yang bisa meraih pendapatan di atas 100 persen.
Sementara, untuk realisasi belanja, yang tertinggi secara nasional diraih oleh Kota Tanjungpinang, dengan realisasinya 88,96 persen.
“Artinya, ini mampu me-manage (mengatur) keuangan dengan baik. Pendapatan 101,56 persen, belanja 88,96 persen,” ucap Mendagri.
Kemudian terkait Natal dan Tahun Baru, Mendagri sampaikan langkah-langkah untuk menjaga agar Natal dan Tahun Baru itu aman, nyaman, damai dan terkendali.
Mulai dari masalah keamanan kemudian kelancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga pangan dan keterjangkauan harga pangan demand yang tinggi, termasuk kesiapan menghadapi potensi bencana alam.
"Kemudian juga mengatur kegiatan masyarakat termasuk kerumunan supaya terkendali, diidentifikasi, diinventarisir dan diatur jangan sampai rawan berdesakan seperti peristiwa di Korea Selatan dan Taiwan," ujarnya.
Turut dihadiri perwakilan dari BPS, OPD terkait, Kabag Perekonomian dan SDA Ir. Nasrullah dan tamu undangan.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
