Komisi D DPRDSU minta PT KAI jangan asal gusur
MEDAN (utamanews.com)
Rabu, 20 Apr 2016 21:14
ilustrasi
Baca juga:
"Untuk membuang sampah saja kita menyediakan tempat terlebih dahulu, sementara ini manusia digusur begitu saja tanpa adanya proses ganti rugi. Bagaimana ini PT KAI? Kami paham mereka memang tidak punya hak namun hendaklah pada proses penggusuran dapat memanusiakan manusia. Marilah kita carikan solusinya bersama-sama dengan Pemrovsu dan Pemko Medan untuk membangun rumah-rumah susun terlebih dahulu, bagi mereka sebagai pengganti," kritik H M Nezar Djoeli ST Sekretaris Komisi D DPRD-SU saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Tehnik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Rabu, (20/4/2016).
Nezar mengharapkan semua pihak untuk duduk bersama dan bersinergi mengingat persoalan ini merupakan tanggung-jawab bersama. “Jangan membiarkan warga yang tergusur tercederai, seperti selama ini dimana Pemko Medan terkesan tidak memiliki kepedulian. Padahal Walikota dan DPRD Kota Medan sebelum terpilih mereka mengatasnamakan atas nama rakyat, hanya herannya rakyat yang mana yang mereka sebutkan, ketika ada persoalan seperti ini mereka ada dimana? Apakah hanya rakyat yang mampu saja yang diperhatikan Pemko Medan?,” tambahnya.
Sementara Ketua Komisi D Muchrid Nasution SE yang akrab dipanggil Coki, tanpa tedeng aling-aling langsung menegur management PT KAI supaya memakai moral sedikit, dan jangan membenturkan warga dengan aparat serta memperlakukan warga yang telah 40 tahun bermukim di situ seperti binatang. “Kalau itu memang tanah kalian kenapa rupanya, perlakukanlah mereka sebagaimana mestinya. Jangan menganggap persoalan ini sepele karena kita tidak mau kondisi masyarakat di Sumatera Utara berkecamuk," kata Coki dengan nada tinggi.
Sebelumnya, Maryanto, Senior Manager Asset PT KAI Wilayah Sumatera Bagian Utara dalam paparannya menjelaskan, bahwa rencana pengembangan yakni jalur ganda KA antara Medan-Bandar Khalipah-Araskabu dengan panjang jalur sekitar 30 kilometer, kemudian reaktivitasi jalur ganda sekitar 80 kilometer antara Binjai-Besitang, pembangunan jalan KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung kawasan industri KEK Sei Mangke dengan panjang jalur 21 kilometer, dan pembangunan jalur KA antara Rantau Prapat -Kota Pinang sepanjang 80 kilometer.
Terpisah, usai RDP Kepala Humas PT KAI Rapino Situmorang mengatakan, bahwa untuk masalah relokasi warga yang menjadi korban penggusuran, PT KAI telah berkoordinasi dengan Pemko Medan dan Pemrovsu. Oleh karenanya PT KAI juga berharap DPRD-SU dapat membantu sehingga anggaran untuk relokasi dapat ditampung di APBD Pemko Medan atau Pemprovsu, dikarenakan PT KAI hanya fokus dalam pengembangan perkeretaapian saja dan tidak ada biaya yang diperuntukkan untuk ganti rugi maupun relokasi.
"Selama ini kita memberikan gratis untuk ditempati. Saat ini dikarenakan lahan itu kita perlukan untuk pembangunan jalur pengembangan, lalu kita lakukan sosialisasi dan pengamanan terhadap lahan-lahan asset PT KAI. Perlu diketahui juga bahwa selama ini PT KAI tidak ada pernah menyewa-nyewakan lahan. Kalau pun ada yang menyebutkan bahwa tanah PT KAI tersebut disewa-sewakan itu perbuatan oknum," ungkap Rapino.
(SN)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
