Gerindra: Pemerintah Panik Hadapi Hoax
JAKARTA (utamanews.com)
Sabtu, 21 Jan 2017 13:34
Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menilai pemerintah tampak mulai panik menangani isu hoax. Hal itu bisa ditilik dari banyaknya kebijakan pemerintah yang berlebihan belakangan ini.
Penanganan isu hoax ini dikhawatirkan akan berimbas pada meredamnya daya kritis masyarakat.
Penanganan isu hoax ini dikhawatirkan akan berimbas pada meredamnya daya kritis masyarakat.“Pemerintah belakangan ini memang panik dengan merilis banyak kebijakan soal penanganan hoax. Ini bisa meredam daya kritis masyarakat. Misalnya, tuduhan makar ke Rachmawati dan kawan-kawan itu merupakan bagian yang hampir sama untuk pembungkaman lewat medsos, ini sudah merampas hak mengkritisi kepada pemerintah,” tutur Ferry dalam siaran pers di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.
Baca juga:
Menurut dia, hak pernyataan masyarakat lewat media sosial itu dianggap sebagai bentuk alternatif media perlawanan. Ia bersikeras untuk melawan kebebasan berpendapat. Sebab, masyarakat banyak yang beranggapan kalau media mainstream rentan dikuasai dan dimonopoli pemerintah.
“Media sosial itu media alternatif perlawanan efektif. Banyak media mainstream saat ini telah dikuasai pemerintah,” katanya.
Ia menuturkan, persoalan hoax sebenarnya bisa segera langsung tertangani tanpa membuat pembungkaman berlebihan. Semisal sumbernya bisa langsung dilacak baik dari penyebar hoax maupun pemilik akun yang bersangkutan.
“Hoax itu sebenarnya persoalannya bisa langsung tertangani. Sumbernya juga bisa di-trace baik dari penyebar maupun pemilik akun terkait,” ujar Ferry.
Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, pemerintah terkesan cenderung ada yang sedang disenyembunyikan. Seharusnya pemerintah mampu optimalkan instrumen yang ada. Padahal, ada instrumen yang dimiliki pemerintah sebenarnya cukup untuk menangkal hoax, seperti adanya intelejen, media, data statistik, dan sebagainya.
“Kebenaran dari sebuah pembenaran kalau dimonopoli oleh pemerintah itu memang pemerintah cenderung ada yang sedang disembunyikan atau ada suatu kesalahan. Tapi kemudian disalahkan semua. Sikap kritis kita harus didorong,” ujarnya.
Dia juga mengisahkan bahwa terpilihnya presiden karena peran besar media sosial yang terbukti efektif. Termasuk keberhasilan penggalangan gerakan, seperti gerakan 212 yang dianggap titik lemah yang kemudian pemerintah mengintervensinya. Dan, hoax cenderung digerakkan oleh buzzer yang diinstruksikan orang yang mempunyai kekuatan dan kepentingan politik.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Johan Budi, meminta masyarakat untuk membedakan antara kritik dan fitnah. Presiden dikatakannya sangat terbuka untuk kritik, asalkan bukan fitnah. (rls)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
