Senin, 25 Jan 2021 20:34
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Terulang, Dulu DPD RI, Kini Arsip Nasional, Pengamat: Pukulan Telak Reformasi Birokrasi

Terulang, Dulu DPD RI, Kini Arsip Nasional, Pengamat: Pukulan Telak Reformasi Birokrasi

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Adimsi
Kamis, 31 Des 2020 15:01
CNN
Ilustrasi
Pada Mei 2020, publik diramaikan polemik Sekjend DPD RI, Reydonnizar Moenek. Kala itu, Moenek diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI kemudian diangkat sebagai fungsional Analis Kebijakan Madya oleh Presiden Joko Widodo. Meski Presiden telah memberhentikan Moelek melalui Keppres Nomor 39 Tahun 2020, namun yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Sekjend hingga persoalan ini dibongkar internal DPD RI sendiri. Bahkan ada pihak yang akan membawa soal ini ke ranah pidana.

Serupa, kini persoalan tersebut terulang di Arsip Nasional RI (ANRI). Adalah M. Taufik, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI sejak Juli 2019 hingga saat ini. Itu artinya, selama hampir 2 tahun ANRI dipimpin oleh seorang Plt.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, Kamis (31/12/2020), menyatakan "Yang bersangkutan merupakan fungsional Arsiparis Utama yang kemudian ditunjuk Presiden menjadi Plt Kepala ANRI."


Merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2019, fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas hanya untuk jabatan setingkat Eselon II, bukan setingkat Kepala. Selain pelanggaran terhadap ketentuan pelaksana tugas, usia M. Taufik pun sudah tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural. Pelanggaran lain, Pelaksana Tugas diperbolehkan menjabat selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Hal ini "tidak berlaku" di ANRI.

Adib mengatakan bahwa, "rangkaian persoalan diatas seolah mengkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, dan mental aparatur, yang menjadi fokus reformasi birokrasi, mendapat ancaman serius". 

Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di ANRI yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Oleh sebab itu, KemenPANRB perlu turun tangan mengevaluasi pengisian jabatan tinggi di ANRI.

"Apabila persoalan diatas tidak ditangani, maka akan menjadi preseden buruk bagi KemenPANRB dan pukulan telak bagi program nasional reformasi birokrasi yang selama ini digaungkannya", pungkas Adib.
Editor: Budi

T#g:ANRIASN
Berita Terkait
  • Sabtu, 16 Jan 2021 07:16

    Diduga Gelapkan Uang Negara, Oknum ASN BNN Sumut Ditahan Polisi

    Seorang oknum ASN bertugas di BNNP Sumut bernama Syarifa (43) warga Jalan Lapangan Dusun VI Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang/ Asrama Widuri Barak Cemara No 214 Jalan

  • Rabu, 13 Jan 2021 22:13

    Rakor Inventarisasi Penyelenggaraan Diklat ASN, Peningkatan Kompetensi Aparatur Disiapkan Satu Pintu

    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Inventarisasi Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur pada Organisasi Perangk

  • Kamis, 31 Des 2020 14:51

    Polemik Arsip Nasional, Presiden Diminta Turun Tangan

    Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tengah dilanda krisis legitimasi kepemimpinan. Pasalnya, sejak mencuat ke publik, status Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI yang dijabat oleh M. Taufik, memuncu

  • Jumat, 18 Des 2020 01:18

    Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 Sabrina Sebut ASN Harus Peka dengan Perubahan

    Situasi pandemi Covid-19 saat ini membawa perubahan pada seluruh tatanan hidup manusia. Sektor pelayan publik dalam melayani masyarakat juga dituntut untuk berbenah mengikuti perubahan. Dalam situasi

  • Senin, 14 Des 2020 13:54

    Pemkab Labuhanbatu Melakukan Monitoring dan Evaluasi Melalui Absensi Elektronik

    Tingkatkan kedisiplinan dan pembinaan Pegawai lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu, Pemkab Labuhanbatu melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Absensi Elektronik. Hal ini disampaikan

  • Rabu, 11 Nov 2020 12:51

    Hadapi massa, Ketua Bawaslu Binjai: Demo ini terkesan dituggangi

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, Ari Nurwanto, mengatakan, ada 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditangani pihaknya dan laporannya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (

  • Rabu, 04 Nov 2020 12:04

    Sahuti aspirasi masyarakat, Bawaslu Binjai: Kami tangani 1 temuan dan 1 laporan terkait netralitas ASN

    Bawaslu Kota Binjai, melalui Komisionernya, Sainul dan Lailatus Sururiah, akhirnya menjumpai Puluhan pengunjuk rasa di depan kantornya, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Binjai Timur, Rabu (4/11).Menu

  • Jumat, 16 Okt 2020 14:26

    Bawaslu: Animo ASN Pemko Binjai Hadiri Sosialisasi Netralitas, Rendah

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, Ari Nurwanto, akan segera melapor kepada Walikota Binjai, HM Idaham, terkait animo ASN Pemko Binjai yang rendah dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan

  • Jumat, 18 Sep 2020 12:28

    Rapat DPRD Terkait Netralitas ASN Pemko Binjai Terpaksa Ditunda Karena BKD Tidak Hadir

    DPRD Kota Binjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Rapat ini juga membahas pengaduan salah seorang Bakal Cal

  • Kamis, 17 Sep 2020 16:57

    Tim 'Jamaah' Pertimbangkan Langkah Hukum Terkait Surat Pengunduran Diri Amir Hamzah dari ASN Pemko Binjai

    Dokumen persyaratan Calon Pasangan H Juliadi, SPd.MM - Drs H Amir Hamzah, MAP (Jamaah) sudah lengkap, usai menjalani proses Perbaikan Dokumen persyaratan Calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak