Atas upaya tersebut, Kantor Imigrasi Sibolga mendapatkan penghargaan sebagai Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia.

Penghargaan ini secara langsung diberikan Kepala Kantor Wilaya (Kakanwil) Kemenkumham Sumut, Mhd. Jahari Sitepu, kepada Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang, saat menghadiri kegiatan Ankabut Sarpras dan Anggaran Tahun 2025 yang berlangsung sejak Senin (6/11/2023) hingga kini, di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara (Sumut).

Acara pemberian penghargaan ini dilaksanakan dan terpusat di Jakarta yang diikuti secara virtual oleh peserta dari Kanwil dan Satker (Satuan Kerja), khusus penerima penghargaan P2HAM itu.

Dalam sambutannya, Yasonna H Laoly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program kemajuan HAM di Indonesia.

"Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", ujar Yasonna.

Menkumham berharap, penghargaan tersebut akan lebih memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima oleh pihaknya.

"Selamat kepada seluruh pegawai Imigrasi Sibolga. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan atas pelayanan yang kami hadirkan untuk semua kalangan. Dengan ini, komitmen Imigrasi Sibolga dalam menghadirkan pelayanan publik berkualitas tidak akan pernah surut” ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Lanjut Saroha, dari 51 Satker di daerah Kanwil Kemenkumham Sumut, tujuh diantaranya sebagai penerima penghargaan dari Kemenkumham, termasuk Kantor Imigrasi Sibolga.

“Kantor Imigrasi Sibolga merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini berkat kerja yang baik dari para pejabat Struktural dan seluruh staf Kantor Imigrasi Sibolga. Ini merupakan penghargaaan yang sangat membanggakan buat kita semua,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang melalui telfon selulernya, Rabu (8/11/2023).

“Kita berharap melalui penghargaan ini kita semakin giat bekerja dan melakukan Pelayanan dengan ramah HAM kepada masyarakat,” tambah Saroha Manullang.

Sebelumnya, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melaksanakan tahapan penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), berdasarkan beberapa kategori penilaian seperti aksesibiltas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas, ketersediaan sumber daya manusia atau petugas, kepatuhan petugas sesuai SOP, dan inovasi pelayanan publik.