Kehadiran PP GMKI di Istana merupakan salah satu wujud kontribusi anak bangsa bagi negara dan pemerintahan saat ini untuk memberikan sumbangsih ide dari pemikiran-pemikiran yang merupakan hasil keputusan dari Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

Salah satu pengurus GMKI yang ikut bertemu Presiden Jokowi adalah Swangro Lumbanbatu, Koordinator PP GMKI Wilayah Sumut-NAD. 

"Beberapa point penting yang kita sampaikan pada pada pertemuan dengan Presiden adalah terkait Perppu No.2/2017," tutur Swangro pada UTAMANEWS, Kamis (3/8). 

Dikatakannya, sebagai anak bangsa yang juga turut bertanggung jawab akan keutuhan bangsa, GMKI mengapresiasi ketegasan Presiden dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terkhusus kepada organisasi masyarakat dan mahasiswa. 

"Dalam hal ini kita mendukung penuh pemerintahan demi menjaga dan meneguhkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas bagi organisasi masyarakat (Ormas). Namun perlu diwaspadai dan diperhatikan jangan sampai upaya pemerintah ini disalahpahami dan disalahgunakan oleh jajaran pemerintahan di daerah ataupun kelompok masyarakat. Misalnya dengan kemudian meminta dibubarkannya Ormas yang belum terbukti bertentangan dengan Pancasila, seperti Saksi Jehovah. Perppu yang dikeluarkan pemerintah harus digunakan dengan bijaksana dan demi kepentingan bangsa bukan kelompok tertentu," tutur mahasiswa pasca sarjana USU ini. 

Saat kami (Pengurus GMKI), jelasnya, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana, Beliau (Bapak Presiden) terus terang menyatakan bahwa penerbitan Perppu 2/2017 demi kepentingan bangsa dan negara.

"Ada yang mengatakan saya otoriter, tapi ini soal menjaga Pancasila, saya siap akan resikonya, Ini untuk menyelamatkan bangsa kita. Koq susah banget menjaga Pancasila, kata Presiden," ujar Swangro menirukan ucapan Jokowi.

Melihat kembali Perppu No. 2/2017, lanjutnya, kita ingin menyakinkan kembali bahwa akhir-akhir ini sejumlah pihak pro-kontra atas keputusan tersebut. 

"Tentu untuk beberapa pihak yang belum memahami dan merasa dirugikan menyatakan respon negatif, entah itu di beberapa media sosial dan juga dan kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat khususnya Mahasiswa juga untuk menelusuri kembali dengan cermat dan berkepala dingin sebelum berkomentar. Ada baiknya dibaca dahulu sebelum memvonis, ada baiknya melihat tujuannya dahulu," imbau Swangro.

Beberapa respon negatif juga mengatakan keputusan Presiden terlalu berbahaya. "Banyak kawan mahasiswa, sedikit digosok saja di media sosial sudah panas, ikut-ikutan mencela menyatakan 'tidak suka' tanpa landasan berpikir yang jelas," ungkapnya.

Namun demikian, ditegaskannya, PP GMKI turut mengawal dan berharap terbitnya Perppu No.2/2017 bukan hanya sekedar keputusan, melainkan turut diikuti oleh penerapannya dan berwujud konkret di NKRI tercinta ini. 

"Dengan kata lain, terbitnya Perppu No.2/2017 diikuti dengan pembubaran Ormas yang tidak berasaskan Pancasila. Persoalan ini jika dibiarkan kita tidak tahu cikal bakal Ormas yang menyimpang dari Pancasila beberapa tahun ke depan akan berefek fatal bagi kehidupan bernegara. Sebagai mahasiswa yang putra-putri negara ini sendiri, kita ingin ideologi Bangsa yaitu Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam berkehidupan negara dan dihayati dalam setiap sendi pemerintahan, termasuk organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri," pungkasnya.