Forum Simpatisan Militan PDI Perjuangan (FORSIM PDI Perjuangan) bersama Forum Relawan Ganjar Pranowo, menyampaikan tuntutan keras kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk segera memecat Roby Barus dari keanggotaan partai dan jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan serta Anggota DPRD Kota Medan.
Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk respons atas dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh Roby Barus terhadap partai.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada hari ini, Koordinator Aksi, Bung Ikhsan, menegaskan bahwa tindakan Roby Barus yang dianggap tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, telah merugikan partai.
Ikhsan juga menambahkan bahwa tindakan tidak mengindahkan perintah partai merupakan perilaku yang tidak pantas dan memerlukan sanksi tegas, termasuk pemecatan.
Sebagai dasar tuntutannya, FORSIM dan Forum Relawan Ganjar mengutip kesaksian Maruli Purba, seorang kader PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumatera Utara. Dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Maruli Purba mengungkapkan bahwa Roby Barus berkhianat dengan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan partai.
Salah satu bukti pengkhianatan tersebut adalah ketika Roby Barus, yang dikenal dekat dengan Yasonna Laoly, malah bekerja sama dengan caleg dari Partai Gerindra, Ade Jona Prasetyo, di Dapil Sumut 1, alih-alih mendukung calon dari PDI Perjuangan.
Maruli Purba juga menambahkan bahwa Roby Barus pernah memerintahkan dirinya untuk mencoblos calon legislatif dari Gerindra dalam Pemilu 2024, yang semakin menguatkan dugaan bahwa Roby Barus tidak loyal terhadap partai. Padahal, Roby Barus sebelumnya sering kali mengklaim dirinya sebagai "anak buah" dari Yasonna Laoly.
Dalam kesempatan tersebut, para relawan juga mengungkapkan adanya informasi yang beredar terkait dugaan suap yang melibatkan Roby Barus. Mereka menduga bahwa Roby Barus mendapatkan posisi strategis sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan berkat sejumlah keuntungan pribadi, termasuk proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kota Medan.
Keuntungan tersebut diduga berkaitan dengan kedekatannya dengan Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Dugaan adanya suap dan proyek-proyek yang menguntungkan keluarga Roby Barus membuat relawan semakin geram, dan mereka menegaskan bahwa ini menjadi alasan utama mengapa DPP PDI Perjuangan harus segera mengambil tindakan tegas.
Bung Ikhsan, selaku Koordinator Aksi, mengingatkan bahwa jika DPP PDI Perjuangan tidak segera memecat Roby Barus, maka hal ini bisa menjadi celah bagi munculnya kader-kader penghianat lainnya di masa depan.
"Kami meminta agar DPP PDI Perjuangan tidak memberi toleransi terhadap kader yang tidak tegak lurus dengan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada tempat bagi penghianat di partai ini," ujarnya dengan tegas.
Sebagai relawan yang ingin menjaga soliditas PDI Perjuangan di akar rumput, mereka berharap agar tindakan keras diambil untuk memastikan bahwa setiap kader yang tidak sejalan dengan arah partai, termasuk Roby Barus, harus diberi sanksi yang setimpal.
Demikian tuntutan yang disampaikan oleh Forum Simpatisan Militan PDI Perjuangan dan Forum Relawan Ganjar Pranowo, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kesolidan dan integritas partai. Para relawan berharap agar DPP PDI Perjuangan segera merespons dengan langkah-langkah tegas untuk menindaklanjuti tuntutan ini.