Mereka menyampaikan telah mendaftarkan dan mengukur tanah mereka melalui Kantor Agraria Sergai pada tahun 2022, dan kini warga bertanya-tanya mengenai surat tanah tersebut. 

Kepala Dusun, Kerman Purba (36), menyampaikan kekecewaannya kepada media di halaman Kantor BPN Sergai. Ia menyebut bahwa pada bulan November tahun 2022, mereka diundang oleh BPN untuk melakukan pendataan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), namun hingga saat ini mereka belum menerima sertifikat tersebut. Warga ingin mengetahui masalah yang terjadi di BPN ini.

"Ada apa di BPN ini", ungkapnya.

"Ketika sertifikat tanah kami dalam masa 2 minggu ke depan tidak juga jelas diterbitkan oleh pihak BPN Serdang Bedagai maka kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi, dan saat ini sudah ada penerbitan satu persil sertifikat tanah yang sudah terbit sehingga kami bertanya juga kepada pihak BPN Serdang Bedagai apakah penerbitan sertifikat tanah tersebut berada di wilayah tanah UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Rumah Sakit Kusta Belidaan atau memang tanah tersebut sah milik daripada warga?" kata Kerman.

Juli selaku Kabid Tata Usaha yang mewakili BPN Serdang Bedagai dalam mediasi menyampaikan kepada para wartawan, "Kami akan kroscek lagi ya pak, dan mulai saat ini kami akan coba berkoordinasi dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara untuk lebih jelasnya lagi apa yang menjadi hak masyarakat, terkait masalah tanah dan informasinya ada penerbitan satu persil sertifikat tanah disana akan kita kordinasi kan ke pihak UPT Rumah Sakit Kusta Provinsi Sumatera Utara."

Kapolsek Firdaus AKP Idham Halik dan Kepala Desa Simpang Empat Nazaruddin beserta Camat Sei Rampah Hendra Damanik yang berada di BPN Serdang Bedagai menghimbau kepada para warga yang melakukan aksi agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan serta menjaga kondusif dengan tidak melakukan aksi yang berlebihan.