Pj Ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Siantar-Simalungun, Muhammad Syafi'i S.Kom pun turut melihat kondisi dinamika politik di kedua lembaga antara legislatif dan eksekutif tersebut.

Pasalnya, menurut Pj Ketum HMI Siantar-Simalungun bahwa momen paling menarik perhatian, meski telah dimakzulkan yang disepakati oleh 27 dari 30 anggota DPRD, perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Siantar itu tetap hadir saat rapat Paripurna pembahasan hari jadi ke-152 tahun pada Selasa 2 Mei 2023. Bahkan telah menuai banyak prestasi dan program unggulan untuk masyarakat Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan momen itu, asumsi dan pendapat kian liar di tengah-tengah masyarakat. 

Kata Syafi'i, pemakzulan ini bukan pertama kali terjadi di Siantar. Terhadap wali kota sebelumnya juga dilakukan sebanyak dua kali pemakzulan meski gagal di ranah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Pemakzulan itu sebuah keputusan yang sangat serius dalam demokrasi, karena pemakzulan itu artinya memberhentikan atau menurunkan tahta. Kalau sudah makzul, secara logikanya kan tak diakui lagi," terang Syafi'i saat bertemu dengan awak media, Jumat (26/5) malam.

"Saya memandang hal yang dilakukan oleh para anggota DPRD Siantar itu seperti hanya ogap-ogap (menggertak-red) saja. Untuk membuat kepala daerah bisa menuruti kepentingan pribadi mereka," tambahnya.

Dilanjut Syafi'i, riwayat penggunaan Hak Angket hingga melahirkan pemakzulan pernah terjadi kepada wali kota sebelumnya yakni Hefriansyah Noor. Namun, upaya tersebut gagal saat Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan pada April 2020.

Selanjutnya, Pj Ketua HMI Cabang Siantar-Simalungun itu juga mengungkapkan pada pemakzulan kali ini terhadap dr Susanti Dewayani, sudah ada pengaturan demonstrasi dan berkas dipersiapkan untuk dibawa ke Mahkamah Agung.

Pada kepemimpinan Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA, dalam kurun waktu 1 Tahun 4 bulan, telah banyak menuai prestasi, adapun prestasi yang diraih yakni: 

- Menekan Status Laju PPKM Level 4 dalam kurun waktu 2 bulan menjadi Level 1.

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran (TA) 2021 dan 2022 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi.

- Satu-satunya Kota di Sumatera Utara yang menjadi Patron dalam Pengendalian laju Inflasi TPID yang ditetapkan oleh Menkeu Sri Mulyani.

- Menerima Top Pembina BUMD Awards Pada Tahun 2022 dan 2023 sebagai kepala daerah dalam membina Perumda Tirta Uli dan Zulkifli Lubis menjadi Top CEO BUMD 2023.

- Kota Pematang Siantar juga meraih juara III PPD Kategori Kota Provinsi Sumut Tahun 2023.

- Meningkatnya penialaian SAKIP yang sebelumnya C menjadi CC.

- Menerima Lencana Siddhakarya Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2022.

- Rangking 2 se-Indonesia dalam Optimalisasi PAD untuk ETPD Terbaik Tahun 2022.

- Menerima Predikat Kota Bebas Frambusia dari Kemenkes.

- Membawa Kader PKK Terima Piagam Kader Inspiratif langsung dari Pelindung Utama PKK Iriana Jokowi.