Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Thamrin Harahap mengakui adanya aksi pembabatan dan penebangan hutan di lokasi hutan Bukit Barisan, tepatnya di Dekat Desa Mondang, Kecamatan Sosa. Dikatakannya, penebangan itu dilakukan sendiri oleh masyarakat yang membutuhkan kayu dan juga untuk dijadikan lokasi perkebunan."Kita tidak ada mengeluarkan izin untuk perusahaan memanfaatkan hutan di situ. Dan juga, kita tidak ada memberi izin bagi kelompok tani mengelola hutan ini," kata Thamrin saat dikonfirmasi di kantornya, kemarin.
Memang, diakui Thamrin, permasalahan penebangan hutan di kawasan Hutan Bukit Barisan sudah lama. Sebelumnya, pihaklnya juga sudah pernah turun dan menangkap pelakunya. "Tapi waktu itu, pelaku yang kita tangkap tidak di dalam kawasan hutan lindung," tambah Thamrin.
Saat itu, dikatakan Thamrin, memang area kerja warga yang ditemukan melakukan penebangan tidak berada di kawasa lindung, melinkan di kawasan area penggunaan lain (APL). "Intinya kita siap. Bersama dengan masyarakat kita siap turun. Tolong beri informasi ke sini," jelas Thamrin.
Namun, ditambahkannya, pihaknya perlu dukungan juga soal penertiban pembabatan hutan ini. "Sebab, kadang mereka melawan. Pengalamannya, kita pernah dilawan mereka," paparnya sembari menyebut perlunya juga komitmen yang sama dari kepolisian atau pihak-pihak terkait lain.
Sebelumnya, di tempat terpisah, pembabatan hutan lindung di Kawasan Bukit Barisan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat dan tokoh adat di KecamatanSosa, H. Sutan Sodoguron Hasibuan meminta pemerintah dan aparat terkait tidak tutup mata. Sebab, sudah nyata-nyata, pengrusakan hutan itu terlihat di depan mata dan sungguh meresahkan.
"Bahkan, boleh dibilang pengrusakannya tidak bisa diterima akal sehat lagi, karena sudah cukup meresahkan kondisinya," kata H. Sutan Sodoguron baru-baru ini.
Apa yang disampaikan oleh H. Sutan Sodoguron mendapat tanggapan sama dari kalangan mahasiswa. "Kita siap bergandengan tangan dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Itu tidak bisa dibiarkan," kata Kadir Nasution, Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Padang Lawas.
"Kami juga meminta, bupati selaku kepala daerah dapat mengkoordinasikan kepada seluruh instansi terkait untuk pengawasan kelestarian hutan Bukit Barisan. Khususnya instansi di Pemkab Palas, tentu perlu diminta dan diperlihatkan kinerjanya dalam menjaga kelestarian hutan yang juga berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, pungkasnya.