Puluhan masyarakat yang mengaku korban penggusuran di bantaran rel kereta api oleh PT KAI di kecamatan Medan Belawan, kota Medan, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumut, jalan Diponegoro Medan, siang ini, Senin (11/9).

Kedatangan massa meminta Gubernur Sumut DR HT Erry Nuradi untuk membela nasib mereka atas tindakan penggusuran dari PT KAI.

"Penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI tidak manusiawi dan melanggar HAM. Kenapa kami sebutkan melanggar HAM, karena saat dilakukan penggusuran rumah kami dirusak, dagangan kami dirusak, anak kami tidak bisa sekolah. Ini kan melanggar HAM," tutur Sulais Taufik, Koordinator Lapangan aksi masyarakat pinggiran rel jalan Stasiun Belawan, di sela-sela aksi.

Menurut Taufik, pihak PJKA tidak melakukan sosialisasi, mereka hanya mengantar surat peringatan dan mengklaim bahwa surat itu merupakan sosialisasi. 

"Dan mereka bukan hanya mengantar surat tapi melakukan intimidasi, dan pada tekanan itu kami juga dipaksa meneken kwitansi kosong sambil memberikan ganti rugi sebesar Rp1,5 juta. Kasihan masyarakat kecil ini, mau dibawa kemana kehidupan mereka?" ujar Taufik.

Sebelumnya, dalam orasinya, Taufik meminta yang terhormat bapak Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut untuk memperhatikan nasib mereka.

"Bantulah kami pak Gubernur, berikan peringatan pada pihak PJKA agar jangan mengintimidasi kami rakyat kecil. Kami harapkan pada bapak Gubernur supaya mencegah terjadinya peperangan di masyarakat karena PJKA. Profesi kami hanya pedagang kecil, hanya nelayan kecil. Bantulah kami pak Gubernur yang terhormat," katanya.

Sembari menunggu tanggapan dari Pejabat Pemprov Sumut, massa menyanyikan lagu Indonesia Raya.