Perusahaan pembiayaan di Sumatera Utara meminta masyarakat tidak menjadikan pidato Presiden Joko Widodo yang akan memberikan relaksasi penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan, sebagai tameng untuk tidak melakukan pembayaran dari tunggakan hutang sebelum terjadinya dampak Covid-19.

Hal ini disampaikan Penasehat Hukum beberapa Perusahaan Pembiayaan di Sumut, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, kepada wartawan, Senin (30/3). Menurutnya, pidato Presiden pada 24 Maret 2020 kemarin menjadi ambigu karena isinya belum berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres) atau saran.

"Walaupun isi pidato itu sederhana tapi efeknya luar biasa karena banyak masyarakat menilai penundaan cicilan untuk semua debitur. Ini menjadi polemik, perusahaan pembiayaan akan gulung tikar karena berapa banyak karyawan yang harus dibayar, sedangkan debitur tidak mau membayar cicilannya," kata Dwi.

Dijelaskan pengacara Medan ini, dari isinya, pidato Presiden tersebut hanya disampaikan sebagai instruksi atau himbauan dan belum adanya kekuatan hukum. Sehingga perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut tidak berlaku surut dalam artian terhadap objek tersebur dapat dilakukan pembayaran serta pengamanan unit yang dalam tunggakannya dihitung sejak sebelum terjadi dampak covid-19.

Dilanjutkannya, dalam relaksasi kredit tersebut terjadi saat-saat keadaan yang memaksa dalam arti bahwa terdapat tunggakan yang terhitung satu bulan sampai dinyatakan berakhir pandemik Covid- 19 adalah sesuatu yang lumrah karena secara undang-undang diatur. Namun perjanjian yang dilakukan kreditur dan debitur sebelum terjadinya dampak covid- 19 tidak berlaku surut sehingga kewajiban si kreditur harus tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Untuk itu kami berharap demi kondusifitas di tengah-tengah masyarakat, pemerintah harus cepat dan bijak menangani permasalahan ini," katanya.

Menurut Dwi Sinaga, masyarakat harus memahami pidato Presdieen tersebut, bahwa yang diberikan relaksasi kredit UMKM adalah mereka yang melakukan kredit untuk dilakukan usaha. Sedangkan ada sebagian yang melakukan kredit konsumtif digunakan untuk keperluaan pribadi, kemudian kredit kendaraan bukan termasuk UMKM yang tujuan dilakukan sebagai permodalan usaha.

"Apalagi terhadap syarat pembiayaan pihak leasing tidak memberikan kredit kepada nasabah yang keperluannya untuk dilakukan usaha, seperti ojek online dan taxi online. Sehingga sangat jelas dalam pengajuan kredit antara nasabah dan pihak pembiayaan pada umumnya tidak menjelaskan kegunaannya apakah untuk usaha atau kebutuhan pribadi," ungkapnya.

Berdasarkan pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK bahwa perbankan dapat proaktif dalam mengindentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak covid 19, diutarakan Dwi Sinaga, memiliki pengertian bahwa perusahaan penbiayaan diberi hak mutlak untuk mengindentifikasi debiturnya sudah terkena dampak Covid- 19 atau sebelumnya. Maka, tidak serta merta berlaku terhadap seluruh nasabah, yakni nasabah sebelumnya melakukan pembayaran lancar tetapi akibat dampak Covid- 19 terjadi permasalahan ekonomi sehingga menunggak.

"Hal inilah yang perlu kebijaksanaan dari perusahaan pembiayaan. Tapi tidak berlaku bagi debitur yang tidak mempunyai itikad baik sebelum terkena dampak Covid- 19 dan yang sudah memiliki tunggakan kredit jauh sebelumnya," pungkas Dwi.