Demikian salah satu isi spanduk massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Revisi UU KPK Sumut, yang dibawa dalam aksi unjuk rasa mendukung revisi UU KPK di depan gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol Medan, Jum'at siang (13/9/2019).

Pimpinan aksi massa, Stefano Sihombing, menyatakan, "Keberadaan Wadah Pegawai (WP) KPK telah menyimpang dari tujuan pembentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia."

"PP tersebut memberikan kewenangan kepada WP untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan KPK melalui Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Namun, WP KPK dalam kenyataannya justru berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya yang justru melanggar disiplin dan UU Kepegawaian", ungkapnya.

Stefano lalu mengungkit pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata perihal adanya penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan komisi anti rasuah itu.

"Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai penyidik KPK", tegasnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, massa Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPINDO)  telah lebih dulu melakukan unjuk rasa dengan pernyataan yang sama. Koordinator KAPINDO, Andri Hantoro, dalam orasinya mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menegaskan bahwa KPK adalah salahsatu instrumen presiden untuk memberantas korupsi.

"Undang-undang mengamanatkan Presiden untuk memberantas korupsi, jadi yang bertanggung jawab penuh untuk memberantas korupsi itu presiden, bukan KPK. Ini koq malah seolah-olah KPK adalah institusi superbody dan berada di atas presiden", tegasnya.

Amatan media, aksi unjuk rasa ratusan massa ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polrestabes Medan.

"Dukung... Dukung ... Dukung Revisi..! Dukung Revisi Sekarang Juga !" Yel- yel massa ini terdengar hingga ke seberang lapangan Benteng.