Rabu, 18 Sep 2019 03:08

Bubarkan Wadah Pegawai (WP) KPK

Medan (utamanews.com)
Oleh: Alfan Maulana
Jumat, 13 Sep 2019 16:33
Alfan Maulana
Spanduk penolakan masyarakat terhadap Wadah Pegawai (WP) KPK di Medan, Jum'at (13/9/2019).
Demikian salah satu isi spanduk massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Revisi UU KPK Sumut, yang dibawa dalam aksi unjuk rasa mendukung revisi UU KPK di depan gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol Medan, Jum'at siang (13/9/2019).

Pimpinan aksi massa, Stefano Sihombing, menyatakan, "Keberadaan Wadah Pegawai (WP) KPK telah menyimpang dari tujuan pembentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia."

"PP tersebut memberikan kewenangan kepada WP untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan KPK melalui Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Namun, WP KPK dalam kenyataannya justru berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya yang justru melanggar disiplin dan UU Kepegawaian", ungkapnya.

Stefano lalu mengungkit pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata perihal adanya penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan komisi anti rasuah itu.


"Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai penyidik KPK", tegasnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, massa Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPINDO)  telah lebih dulu melakukan unjuk rasa dengan pernyataan yang sama. Koordinator KAPINDO, Andri Hantoro, dalam orasinya mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menegaskan bahwa KPK adalah salahsatu instrumen presiden untuk memberantas korupsi.

"Undang-undang mengamanatkan Presiden untuk memberantas korupsi, jadi yang bertanggung jawab penuh untuk memberantas korupsi itu presiden, bukan KPK. Ini koq malah seolah-olah KPK adalah institusi superbody dan berada di atas presiden", tegasnya.

Amatan media, aksi unjuk rasa ratusan massa ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polrestabes Medan.

"Dukung... Dukung ... Dukung Revisi..! Dukung Revisi Sekarang Juga !" Yel- yel massa ini terdengar hingga ke seberang lapangan Benteng.

Editor: Budi

T#g:Revisi UU KPK
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Sep 2019 19:27

    DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/9/2019), resmi mengetok palu tanda disetujuinya hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Selasa, 17 Sep 2019 15:27

    Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumut Ajak DPRD Baru Dukung Revisi UU KPK

    Baru sehari dilantik, Selasa (17/9/2019), DPRD Sumatera Utara (Sumut) langsung menerima aspirasi massa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 200

  • Senin, 16 Sep 2019 16:16

    Aksi Long March Mahasiswa Di Medan Mendukung Revisi UU KPK

    Aksi dukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut di kota Medan, Sumatera Utara. Amatan media, setiap hari dalam dua minggu terakhir ini,

  • Minggu, 15 Sep 2019 10:25

    Ratusan Gadis Cantik Aksi Dukung Revisi UU KPK di CFD Kota Medan

    Seratusan gadis cantik mengaku tergabung dalam Srikandi Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi UU KPK di Car Free Day (CFD) lapangan Merdeka kota Medan pada pagi ini. Mereka

  • Sabtu, 14 Sep 2019 16:04

    Dukung Hasil Pansel & Revisi UU KPK, Mahasiswa "Akustik-an" di Titik 0 Kota Medan

    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Korupsi dan Birokrasi (MPKB) Sumut, dipimpin Ade Fitrian Hasibuan, menggelar aksi unjuk rasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002

  • Sabtu, 14 Sep 2019 14:24

    Revisi UU KPK Dari Sudut Pandang Akademis

    Polemik revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan publik. Akademisi pun pro dan kontra terhadap isu ini.Prof. Dr. Budiman Ginting,

  • Jumat, 13 Sep 2019 06:43

    Pansel Capim KPK: Faktanya Irjen Firli konsisten dan terbaik dalam setiap tahapan tes

    Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak menemukan adanya pelanggaran etik Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri. Tak ada masalah dalam rekam jejak Fir

  • Rabu, 11 Sep 2019 17:11

    Dukung Revisi UU KPK, Teatrikal KAMPAK-MAS di DPRD Sumut: "KPK Rentan Digoda Iblis"

    Komite Anti Mafia Politik, Anti Korupsi, Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (KAMPAK-MAS) mendukung sepenuhnya revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Selasa, 10 Sep 2019 16:30

    Dari DPRD Medan, KIMSU Kirim Pernyataan "Dukung Revisi UU KPK" Ke Presiden dan DPR RI

    Aksi unjuk rasa menyatakan dukungan pada revisi UU KPK masih terus berlangsung di kota Medan.

  • Senin, 09 Sep 2019 16:19

    Dukung Revisi UU KPK, KRBSU: Demi Perbaikan Kinerja, KPK Harus Ada Badan Pengawas

    Saat ini kewenangan KPK sifatnya sangat eksklusif, dan membuat KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat disentuh hukum.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak