Rapat dengan Menteri ATR, Edy Rahmayadi Berharap Persoalan Tanah di Sumut Segera Tuntas
Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Kamis, 30 Jul 2020 11:00
Humas Pemprov Sumut
Sejumlah kasus pertanahan di Sumatera Utara (Sumut) mulai menemukan titik terang usai pertemuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A Djalil dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Forkopimda, Rabu (29/7), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan. Termasuk persoalan lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 Hektare (Ha).
Penyelesaian permasalahan tanah yang sudah berlangsung sejak lama tersebut akan dilakukan sesuai skema yang dirancang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut. Juga ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemprov Sumut, Forkopimda dan stakeholder terkait tentang koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Sumut yang disaksikan Menteri ATR Sofyan A Djalil.
Gubernur Edy Rahmayadi berharap dengan adanya skema penyelesaian dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, dapat segera menuntaskan berbagai persoalan tanah di daerah ini. "Ini lebih dari 20 tahun permasalahannya dan bila tidak kita selesaikan sekarang seterusnya itu tidak akan terselesaikan, kita harus menyelesaikan ini sekarang," kata Edy Rahmayadi saat Rapat Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumut.
Dalam skema tersebut Gubernur Sumut bertugas membentuk Tim Inventaris yang bertugas untuk menetapkan daftar nominative baru. "Kita sudah membentuk Tim Inventaris untuk mempercepat penyelesaian eks HGU PTPN II pada 30 Juni lalu dan mereka sudah bekerja. Kita tentu terus mendorong dan mendukung tim ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya agar masalah yang sudah sangat lama berlangsung ini selesai," kata Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi juga ingin masyarakat memiliki kepastian hukum terkait lahan eks HGU PTPN II sehingga konflik bisa dihindari. Hal itu menjadi penekanan Edy Rahmayadi karena selama ini menurutnya masyarakat dan pemerintah banyak menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Permasalahan ini sudah banyak menghabiskan energi baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat demo, ada juga konflik. Jadi, bila ada kepastian hukum hal ini tidak akan terjadi lagi. Kita bisa menggunakan energi dan waktu ke hal yang lain sehingga kita lebih produktif," tambah Edy.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengapresiasi dan bersyukur karena saat ini Pemprov Sumut telah memiliki skema yang disusun BPN Sumut. Skema tersebut menurut Sofyan siap untuk diterapkan agar menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut.
"Sejak tahun 2000 sampai sekarang masalah ini belum selesai. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memiliki skema penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini," kata Sofyan, usai rapat.
Upaya penyelesaian eks HGU PTPN II hasilnya mulai terlihat. Sebagian masyarakat telah membayar ganti rugi sebanyak 279 bidang tanah dengan total luas 326 Ha. Selain itu, lahan eks HGU PTPN II sebagian juga diperuntukkan untuk fasilitas umum seperti Botanical Garden Pemprov Sumut, Islamic Centre, SMAN 1 Beringin, Kawasan Industri Pemko Binjai dan lainnya.
"Tim inventarisasi sudah dibentuk dan sudah bekerja. Kita juga sudah lihat hasilnya sehingga saya optimis ini bisa selesai. Sekarang BPN Sumut juga sedang memproses sertifikasi calon penerima hak. Kita harus sama-sama mendukung proses ini agar cepat selesai. Misi Pemerintah Pusat saat ini adalah semua tanah yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat karena ini masalah fundamental di negara kita," kata Sofyan.
Selain permasalahan eks HGU PTPN II, rapat ini juga membahas masalah konflik lahan HGU Simalingkar (Kebun Bekala), Sei Mencirim, Kasus Pembangunan Sport Centre dan juga konflik masyarakat Sarirejo dengan TNI AU.
Terkait masalah HGU Simalingkar dan Sei Mencirim, Sofyan mengatakan akan mengembalikan penyelesaiannya melalui prinsip-prinsip hukum pertanahan. Sedangkan untuk kasus konflik masyarakat Sarirejo dengan TNI-AU diputuskan Lanud akan dipindahkan ke areal lain dan eks Bandara Polonia akan dijadikan lahan untuk pengembangan kota.
"Untuk kasus Simalingkar dan Sei Mencirim itu kita kembalikan penyelesaiannya dengan hukum pertanahan, sedangkan kasus Sarirejo Lanud akan dipindahkan ke areal lain. Kita sudah melihat area yang diajukan yaitu daerah Tandem dan sekitaran Bandara Internaional Kualanamu. Kedua daerah ini layak, tinggal masalah teknisnya saja," terang Sofyan.
Forkopimda dan stakeholder terkait juga menyatakan kesiapannya mendukung pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Sumut. Kepala kejaksaan Tinggi Sumut Amir Yanto menegaskan pihaknya siap untuk mendampingi Pemprov Sumut dalam menyelesaikan masalah ini.
"Kami siap untuk membantu, mendampingi dan memberikan masukan hukum kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Sumut. Kami juga yakin kita bisa mencatatkan sejarah menyelesaikan permasalahan yang sudah lama sekali menguras tenaga dan waktu ini," tegasnya.
Usai acara, Pemprov Sumut, Forkopimda dan stakeholder terkait menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumut. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kepala BPN Provinsi Sumut Dadang Suhendi, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb JH Ginting, Kabinda Sumut Ruruh Setyawibawa, Pangkosek Hanudnas III Medan Kolonel Pnb Esron SB Sinaga, Pangdam I/BB Irwansyah dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa. Menteri ATR yang juga Kepala BPN RI Sofyan Djalil menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Editor: Herda
T#g: SarirejokonflikEks HGU
Berita Terkait
Menteri ATR Tinjau Lokasi Sport Centre Edy Rahmayadi Sebut Akan Jadikan Kota Baru
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil meninjau langsung lokasi Sport Centre di Batangkuis Deli
Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Proyek Jalan Tol di Sumut
Banyaknya warga yang belum setuju dalam pembebasan lahan masih menjadi kendala utama untuk pengerjaan proyek pengadaan jalan tol di Sumatera Utara khususnya Tol Tebing Tinggi - Serbelawan dan Kuala Ta
Damenta & Warga Minta Pemkab Deliserdang Kembalikan Gang Tanjung, Gang Kantil dan Gang Melati Seperti Semula
Damenta Sukapiring bersama warga Dusun V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang memprotes aksi pembuatan batas yang diduga dilakukan oleh pihak Developer MMTC dengan menggu
Nyaris bentrok, Massa Hentikan Dua Excavator Backhoe Program PSR Dinas Pertanian Asahan
Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani (Koptan) Giat Bersama menghentikan aktifitas penumbangan sawit menggunakan 2 excavator backhoe di Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabup
Cegah Konflik, Kapolres Sergai Mediasi PT. Lubuk Naga dan Gapoktan Naga Jaya
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penanaman pohon Mangrove dan tanaman buah di lahan sengketa antara Kelompok Gapoktan Naga Jaya dengan PT.Lubuk Naga (Yayasan Apindo Sumut) Polres Serdang Bedagai
Pengkajian Rawan Konflik, Kapolres Sergai Terima Kunjungan Tim Supervisi Sops Mabes Polri
Kapolres Sergai AKBP Robinson Simatupang SH, M.Hum menyambut kedatangan Tim Supervisi SOPS Mabes Polri dalam rangka Pengkajian Daerah Rawan Konflik di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai, Sumat
Menduga berpotensi korupsi sebesar Rp26 triliun, 6 Warga Sumut adukan Gubernur ke KPK
PTPN 2 tidak berhak jual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP).
Masyarakat Pertanyakan Bangunan Pemprovsu Senilai Rp 4 Miliar Di Lahan PTPN II
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri I Beringin di Kecamatan Beringin kabupaten Deliserdan
Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Preman Penguasa Lahan Eks HGU Di Deli Serdang
Ratusan kios liar dibangun preman di Simpang Jodoh Tembung, Gubsu harusnya panggil Bupati.
HMI Sumut Gelar Diskusi Publik Bertajuk 'Lahan Eks HGU PTPN II Untuk Siapa?'
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara gelar Diskusi Publik di Sekretariat Badko HMI Sumatera Utara Jl. Adinegoro N0.15 Medan, Jumat (8/11/19). Diskusi tersebut mengusung
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Ragam
| 16 menit lalu
Kapolda Sumut Terima Audiensi Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia (KTMLI)
Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi didampingi Karo Ops Polda Sumut, Dir Krimum dan PJU Polda Sumut menerima audiensi dari Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia (KTMLI) Sumut bertempat di R
Hukum & Keamanan
| 26 menit lalu
Kasdam XVII/Cenderawasih: Prajurit Kodim 1711 Harus Bersinergi Dengan Polri
Guna membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Boven Digoel, Prajurit Kodim 1711/Boven Digoel harus selalu bersinergi dengan Polri, komponen masyarakat dan instansi
Hukum & Keamanan
| 56 menit lalu
DPO dan Napi Asimiliasi Berulah, Pemerasan Berakhir Di Kantor Polisi
Seorang DPO dalam kasus perampokan dan pencurian, Hariady (40) warga Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditangkap Satreskrim Polres Serdang Bedagai, Ka
Kesehatan
| satu jam lalu
Kembali melonjak, Per 7 Agustus, bertambah 216 warga di Sumut positif Covid 19
Angka penderita positif Covid-19 kembali mengalami pertambahan signifikan. Hari ini, 7 Agustus 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara mengumumkan ada pertambahan 216 kasus pos
Hukum & Keamanan
| 2 jam lalu
Kasat Narkoba Polres Tapsel: Tidak ditemukan barang bukti, tapi hasil test urine positif
Gerakan Anti Narkotika Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara menyayangkan Satresnarkoba Polres Tapsel diduga melakukan tangkap lepas terhadap terduga penyalahgunaan Narkoba berinisial RS seorang oknum
Ragam
| 2 jam lalu
Fasilitas Olahraga Gym Pertama, Kapolres Sergai Resmikan BHY GYM
Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang SH,MHum bersama Ketua Bhayangkari Cabang Serdang Bedagai, Ny. Vera R. Simatupang, meresmikan sarana olahraga BHY GYM, Jumat (7/8/2020).Kegiatan peresmian
Hukum & Keamanan
| 2 jam lalu
Panglima TNI : Pandemi Covid-19 Harus Ditangani Dengan Extra Ordinary
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., memimpin rapat dengan jajaran TNI membahas Evaluasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6
Sosial Budaya
| 3 jam lalu
Gubernur Edy Mohon Maaf, Batasi Tamu dan Undangan Demi Terapkan Protokol Kesehatan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berencana menggelar resepsi pernikahan putri keduanya Siti Andira Rahmayana dengan Arie Maulana Basri pada Minggu 9 Agustus 2020 mendatang. Acara bertempa
Terpopuler Minggu Ini
Terpopuler Tahun Ini
