Jumat, 26 Feb 2021 22:52
  • Home
  • Politik
  • Rapat dengan Menteri ATR, Edy Rahmayadi Berharap Persoalan Tanah di Sumut Segera Tuntas

Rapat dengan Menteri ATR, Edy Rahmayadi Berharap Persoalan Tanah di Sumut Segera Tuntas

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Kamis, 30 Jul 2020 11:00
Humas Pemprov Sumut
Sejumlah kasus pertanahan di Sumatera Utara (Sumut) mulai menemukan titik terang usai pertemuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A Djalil dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Forkopimda, Rabu (29/7), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan. Termasuk persoalan lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 Hektare (Ha).

Penyelesaian permasalahan tanah yang sudah berlangsung sejak lama tersebut akan dilakukan sesuai skema yang dirancang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut. Juga ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemprov Sumut, Forkopimda dan stakeholder terkait tentang koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Sumut yang disaksikan Menteri ATR Sofyan A Djalil.

Gubernur Edy Rahmayadi berharap dengan adanya skema penyelesaian dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, dapat segera menuntaskan berbagai persoalan tanah di daerah ini. "Ini lebih dari 20 tahun permasalahannya dan bila tidak kita selesaikan sekarang seterusnya itu tidak akan terselesaikan, kita harus menyelesaikan ini sekarang," kata Edy Rahmayadi saat Rapat Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumut.

Dalam skema tersebut Gubernur Sumut bertugas membentuk Tim Inventaris yang bertugas untuk menetapkan daftar nominative baru. "Kita sudah membentuk Tim Inventaris untuk mempercepat penyelesaian eks HGU PTPN II pada 30 Juni lalu dan mereka sudah bekerja. Kita tentu terus mendorong dan mendukung tim ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya agar masalah yang sudah sangat lama berlangsung ini selesai," kata Edy Rahmayadi.


Edy Rahmayadi juga ingin masyarakat memiliki kepastian hukum terkait lahan eks HGU PTPN II sehingga konflik bisa dihindari. Hal itu menjadi penekanan Edy Rahmayadi karena selama ini menurutnya masyarakat dan pemerintah banyak menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Permasalahan ini sudah banyak menghabiskan energi baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat demo, ada juga konflik. Jadi, bila ada kepastian hukum hal ini tidak akan terjadi lagi. Kita bisa menggunakan energi dan waktu ke hal yang lain sehingga kita lebih produktif," tambah Edy.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengapresiasi dan bersyukur karena saat ini Pemprov Sumut telah memiliki skema yang disusun BPN Sumut. Skema tersebut menurut Sofyan siap untuk diterapkan agar menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut.

"Sejak tahun 2000 sampai sekarang masalah ini belum selesai. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memiliki skema penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini," kata Sofyan, usai rapat.

Upaya penyelesaian eks HGU PTPN II hasilnya mulai terlihat. Sebagian masyarakat telah membayar ganti rugi sebanyak 279 bidang tanah dengan total luas 326 Ha. Selain itu, lahan eks HGU PTPN II sebagian juga diperuntukkan untuk fasilitas umum seperti Botanical Garden Pemprov Sumut, Islamic Centre, SMAN 1 Beringin, Kawasan Industri Pemko Binjai dan lainnya.


"Tim inventarisasi sudah dibentuk dan sudah bekerja. Kita juga sudah lihat hasilnya sehingga saya optimis ini bisa selesai. Sekarang BPN Sumut juga sedang memproses sertifikasi calon penerima hak. Kita harus sama-sama mendukung proses ini agar cepat selesai. Misi Pemerintah Pusat saat ini adalah semua tanah yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat karena ini masalah fundamental di negara kita," kata Sofyan.

Selain permasalahan eks HGU PTPN II, rapat ini juga membahas masalah konflik lahan HGU Simalingkar (Kebun Bekala), Sei Mencirim, Kasus Pembangunan Sport Centre dan juga konflik masyarakat Sarirejo dengan TNI AU.

Terkait masalah HGU Simalingkar dan Sei Mencirim, Sofyan mengatakan akan mengembalikan penyelesaiannya melalui prinsip-prinsip hukum pertanahan. Sedangkan untuk kasus konflik masyarakat Sarirejo dengan TNI-AU diputuskan Lanud akan dipindahkan ke areal lain dan eks Bandara Polonia akan dijadikan lahan untuk pengembangan kota.

"Untuk kasus Simalingkar dan Sei Mencirim itu kita kembalikan penyelesaiannya dengan hukum pertanahan, sedangkan kasus Sarirejo Lanud akan dipindahkan ke areal lain. Kita sudah melihat area yang diajukan yaitu daerah Tandem dan sekitaran Bandara Internaional Kualanamu. Kedua daerah ini layak, tinggal masalah teknisnya saja," terang Sofyan.

Forkopimda dan stakeholder terkait juga menyatakan kesiapannya mendukung pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Sumut. Kepala kejaksaan Tinggi Sumut Amir Yanto menegaskan pihaknya siap untuk mendampingi Pemprov Sumut dalam menyelesaikan masalah ini.

"Kami siap untuk membantu, mendampingi dan memberikan masukan hukum kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Sumut. Kami juga yakin kita bisa mencatatkan sejarah menyelesaikan permasalahan yang sudah lama sekali menguras tenaga dan waktu ini," tegasnya.

Usai acara, Pemprov Sumut, Forkopimda dan stakeholder terkait menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumut. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kepala BPN Provinsi Sumut Dadang Suhendi, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb JH Ginting, Kabinda Sumut Ruruh Setyawibawa, Pangkosek Hanudnas III Medan Kolonel Pnb Esron SB Sinaga, Pangdam I/BB Irwansyah dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa. Menteri ATR yang juga Kepala BPN RI Sofyan Djalil menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Editor: Herda

T#g: SarirejokonflikEks HGU
Berita Terkait
  • Kamis, 25 Feb 2021 13:25

    KPK Dukung Polri Bongkar Mafia Tanah di Indonesia

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di Indonesia."KPK tentu sangat memberikan dukungan untuk penyelesaian masalah pertanahan," kata Ketua KP

  • Kamis, 17 Des 2020 22:17

    Edy Rahmayadi Apresiasi Kecepatan Tim Penyidik Tangkap 4 Mafia Tanah

    Tim penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menangkap empat tersangka terkait kasus mafia tanah. Keempat tersangka tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Keja

  • Selasa, 01 Des 2020 07:31

    PT Wonorejo Perdana Tidak Hadir, Mediasi dengan Masyarakat Simangambat Jae Ditunda

    Masyarakat desa Simangambat Jae, kecamatan Simangambat, kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mendatangi kantor Bupati Paluta menuntut penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama terkait lahan inti pla

  • Selasa, 24 Nov 2020 13:24

    Gubernur Pastikan Pembangunan Sport Centre Sumut Terus Berlanjut

    Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara (Sumut) dipastikan akan terus berlanjut. Persoalan lahan, terkait ganti rugi tanaman dan bangunan yang sempat menjadi kendala sudah teratasi dan ditargetkan ram

  • Senin, 02 Nov 2020 21:32

    Pemprov Sumut Segera Selesaikan Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman di Atas Lahan Sport Center

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menyelesaikan ganti rugi bangunan dan tanaman di atas tanah PTPN II yang akan digunakan sebagai lahan Sport Center. Seluruh bangunan dan tan

  • Rabu, 14 Okt 2020 15:14

    Lahan Aset Pemprov DKI Digugat dan Dikuasai Oleh Ahli Waris RM. Koesen

    Lahan aset negara milik Pemprov DKI Jakarta saat ini dikuasai oleh sekelompok oknum yang mengaku mendapat kuasa khusus dari ahli waris Pakubuwono VIII di Surakarta.Lahan tersebut terletak di Jl. Senop

  • Rabu, 16 Sep 2020 23:16

    Gubernur Sampaikan Sengketa Tanah di Sumut Selesai 30% Tahun Ini

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan kerja Ketua Dewasia AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Rabu (16/9).

  • Sabtu, 05 Sep 2020 14:05

    GMNI Deli Serdang: Konflik Agraria di Sumut harus dituntaskan!

    Konflik Agraria di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, KPA mencatat sepanjang tahun 2017, ada 59 konflik Agraria yang pecah. Selain itu Sumatera Utara juga memiliki akar konfl

  • Selasa, 01 Sep 2020 01:01

    Penyelesaian Kasus Tanah Simalingkar dan Sei Mencirim Edy Rahmayadi Sebut Butuh Waktu dan Tidak Bisa Terburu-buru

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya secepatnya menyelesaikan kasus tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim. Namu

  • Jumat, 14 Agu 2020 22:04

    Pembangunan Sumut Sport Center Dimulai

    Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center resmi dimulai. Ditandai dengan atraksi memanah oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kapolda Sumut

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak